Jakarta (PortalSidoarjo.com) – Pengarahan langsung Presiden Jokowi terhadap 559 pejabat Polri dari unsur Mabes Polri, Polda serta Polres ialah agenda luar biasa yang menggambarkan kegeraman presiden atas kinerja institusi Polri menjalankan mandat konstitusionalnya jaga keamanan, memberikan perlindungan serta pelayanan masyarakat serta menegakkan hukum.
Pengarahan massal seperti ini tampaknya kali pertama terjadi bagi Polri di masa Jokowi. Meskipun geram, Jokowi sesungguhnya masih sangat mempercayai Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu memimpin reformasi Polri.
“Sama seperti banyak kementerian yang menghibur diri serta menghibur atasannya, yakni presiden, dengan menunjukkan kinerja melalui survei-survei kepuasan yang sangat generalis, bias serta tidak purposive pada Pakar yang menguasai isu terkait, institusi Polri juga terjebak dengan prosentase kepercayaan publik yang fluktuatif tanpa lebih dalam mendeteksi persoalan akut serta fundamental yang menuntut penyikapan holistik serta berkelanjutan,” kata Hendardi, Ketua SETARA Institute for Democracy and Peace, Jumat (14/10/2024).
Akibatnya, secara terus menerus serta beruntun, berbagai persoalan di tubuh Polri menyeruak ke publik.
Setelah kasus FS, kontroversi konsorsium 303, kegagalan pencegahan potensi kerusahan di Kanjuruhan, kali ini kasus narkoba diduga menjerat petinggi Polri. Rangkaian peristiwa ini terus merusak kepercayaan publik serta semakin melemahkan kinerja Polri.
Bukan hanya daya rusak internal yang mengoyak soliditas anggota serta pimpinan Polri tetapi juga daya rusak bagi publik disebabkan keadilan yang terusik.
Bahkan, disebabkan peristiwa-peristiwa itu, berbagai kinerja Polri lainnya, juga diragukan profesionalitas serta imparsialitasnya oleh publik. Secara sistematis serta massif gugatan atas kinerja Polri terus bergulir, termasuk kinerja Polri dalam penanganan terorisme.
“Kelompok seperti eks- HTI serta FPI misalnya, terus menerus mempersoalkan kinerja Polri serta menyebarkan berbagai propaganda yang melemahkan institusi Polri yang saat ini menemukan momentumnya. Belum lagi dugaan perkubuan dalam tubuh Polri yang jika terus dibiarkan akan semakin melemahkan Polri,” tambah Hendardi.
Oleh disebabkan itu, sebagaimana pesan Jokowi dalam pengarahan hari ini ke pimpinan Polri, bahwa Polri harus solid serta harus tampil percaya diri (disebabkan) kalau terlihat ragu serta tidak tegas justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.
Keretakan serta terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik tetapi potensi politisasi sistematis kelompok-kelompok tertentu, baik yang sejak lama menanti momentum ini disebabkan merasa diperlakukan tidak adil dalam penegakan hukum, maupun conflict entrerpreneurs yang memanfaatkan kelemahan Polri hari ini untuk mengganggu keamanan, melakukan tindakan terorisme, maupun menciptakan instabilitas.
Tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi Polri dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti (evidence based) serta berkelanjutan. Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi. disebabkan jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi, disebabkan Jokowi ialah atasan Kapolri.
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘123312231068576’,
autoLogAppEvents : true,
xfbml : true,
version : ‘v4.0’
});
};
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));