31 C
Sidoarjo
BerandaJatimPetinggi ACT Ternyata Pernah Dilaporkan ke Bareskrim Polri Tahun 2021

Petinggi ACT Ternyata Pernah Dilaporkan ke Bareskrim Polri Tahun 2021

Kasus dugaan penipuan penipuan serta keterangan pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh petinggi organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pernah dilaporkan pada bulan Juni 2021 ke Bareskrim Polri.

Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengatakan, petinggi yang dilaporkan dalam kasus tersebut ialah Ibnu Khadjar serta Ahyudin.

Laporan tersebut terdaftar dengan laporan polisi nomor LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim tertanggal 16 Juni 2021 oleh pelapor perusahaan PT Hydro.

β€œMasih penyelidikan,” kata Andi saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Laporan tersebut telah bergulir selama satu tahun, tetapi penyidik belum menemukan dugaan pelanggaran pidana seperti yang tertuang dalam laporan, yakni Pasal 378 serta 266 KUHP.

Menurut Andi, penyelidikan masih berlangsung untuk mencari fakta terhadap unsur pidana laporan tersebut. Bareskrim Polri juga sudah minta klarifikasi dari sejumlah pihak, termasuk Ibnu Khadjar yang saat ini menjabat sebagai Presiden ACT serta Ahyudin mantan Presiden ACT.

β€œSedang dalam penyelidikan untuk mem-fakta-kan unsur pidana,” tambahnya.

Andi menegaskan laporan tersebut bukan terkait penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana umat yang dikelola ACT, melainkan terkait kerja sama dengan PT Hydro sebagai pelapor.

β€œtetapi bukan terkait donasi, melainkan kerja sama dengan PT Hydro sebagai pelapor,” katanya

Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi itu viral di media sosial, salah satunya di Twitter hingga memunculkan tanda pagar (tagar) #aksicepattilep serta #janganpercayaACT.

Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT dengan melakukan pengumpulan data serta keterangan.

Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis serta Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasilnya, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi serta ada dugaan aktivitas terlarang.

Laporan analisis tersebut telah diserahkan PPATK pada Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk dilakukan pendalaman.

Ivan Yustiavandana Kepala PPATK mengatakan pihaknya masih terus melakukan analisis serta pengembangan dari transaksi keuangan organisasi tersebut.

β€œIya kami sudah serta akan terus berproses mengembangkan,” kata Ivan.(ant/dfn)

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x