Hidayat Nur Wahid (HNW) anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS mengingatkan Kementerian Agama tidak buru-buru mutlak menolak tambahan kuota haji sebanyak 10.000 bagi jemaah Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi, di antaranya disebabkan alasan teknis atau mepetnya waktu, sebagaimana keterangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji serta Umrah (PHU) (29/6/2022).
Dia menilai, tambahan kuota tersebut merupakan niat baik Pemerintah Saudi pada Indonesia, yang mestinya diapresiasi. Apalagi soal penambahan kuota itu juga aspirasi Umat, Anggota Komisi VIII DPR-RI serta usaha lobi dari Pemerintah sendiri.
“Seharusnya tambahan kuota haji untuk Indonesia diapresiasi dengan baik serta tidak secara sepihak ditolak tanpa dimusyawarahkan secara formal dengan para wakil Rakyat di DPR. Apalagi ternyata persetujuan penambahan dari pihak Saudi itu sudah cukup lama disampaikan secara resmi, yaitu sejak tanggal 21 Juni 2022, sehingga kalau dianggap mepet dari sisi waktu, mestinya sejak saat itu dapat segera dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI. Tapi sayangnya, Rapat yang sudah diagendakan, malah dibatalkan,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/07/2022)
HNW berpandangan, kalau benar masalahnya ialah mepetnya waktu serta teknis terkait visa serta akomodasi di Saudi, mestinya hal itu sejak hari pertama sesudah persetujuan (tanggal 22 Juni) langsung dapat dimusyawarahkan serta juga disampaikan pada pihak Saudi.
“supaya masalah-masalah teknis akibat mepetnya waktu juga dapat dibantu oleh pihak Saudi, supaya persetujuan mereka dapat dilaksanakan, dengan mempercepat proses Visa maupun teknis akomodasi selama di Saudi Arabia. Tapi kalau hal itu sulit disebabkan masalah teknis terkait bahwa penambahan itu untuk haji reguler yang dikelola Pemerintah, maka pihak Kemenag juga dapat melobi serta minta persetujuan pemerintah Saudi supaya tambahan kuota itu tetap dapat diberikan untuk calon haji Indonesia tapi dari yang non reguler yang juga sangat berharap dapat haji,” ungkapnya.
Sementara haji non reguler, imbuhnya, merupakan domain Swasta yang dapat bergerak lebih cepat serta efisien, sehingga secara waktu masih mungkin diurusi serta secara teknis tidak merepotkan Pemerintah.
“Kalau alternatif itu tidak memungkinkan juga, maka mestinya Kemenag juga dapat melobi serta membicarakan secara elegan dengan pihak Saudi, supaya niat baik penambahan kuota itu tetap dapat diwujudkan serta tidak mubazir, serta supaya daftar tunggu calon haji di Indonesia dapat dikurangi,” ujar HNW.
Jika disebabkan alasan-alasan tertentu, kata HNW, persetujuan penambahan kuota tahun ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, supaya pihak Kemenag mengusulkan serta menegosiasikan kuota tambahan itu dapat ditabung, untuk dipergunakan bagi Calon Jemaah Haji pada tahun depan.
“Selama ini kami di komisi VIII DPR-RI mengusulkan supaya Pemerintah melakukan lobi tingkat tinggi ahar mendapatkan kuota haji yg bertambah, juga menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia supaya ada penambahan kuota haji sehingga dapat memangkas lama antrean jemaah. Ketika Pemerintah Saudi memberikannya, aneh sekali malah ditolak oleh Kementerian Agama, tanpa dibahas secara resmi serta tanpa melalui persetujuan formal dengan Komisi VIII DPR RI. Tentu hal ini sangat disayangkan,” lanjutnya.
Berdasarkan keterangan Dirjen PHU Kemenag (29/6/2022), surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota jemaah Indonesia datang pada 21 Juni 2022. Tanggal tersebut berjarak sekitar 12 hari dari kloter keberangkatan terakhir jemaah Indonesia di tanggal 3 Juli 2022.
HNW menekankan bahwa apapun keputusan yang nantinya diambil terkait kuota haji tersebut, sebaiknya melalui jalur pembahasan serta kesepakatan bersama dalam forum Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR-RI sebagai mitra Kementerian Agama.
“Pada awalnya memang ada undangan Rapat Kerja dengan Menteri Agama untuk membahas soal informasi adanya penambahan 10.000 kuota ini (23/6/2022), tetapi justru dibatalkan, yang membuat anggota Komisi VIII mempertanyakan. Tapi kemudian tanpa dibahas apalagi disetujui formal oleh Komisi VIII DPR RI, Kemenag sudah memutuskan sepihak serta baru dipublikasikan penolakan itu pada tanggal 29/6/2022, bahwa penambahan kuota haji yang disetujui oleh Pemerintah Saudi Arabia, tidak diambil oleh Kemenag. Meskipun memang dalam UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji penetapan kuota hanya membutuhkan keputusan Menteri, tetapi disebabkan urgensi maslahat Umat, tentu lebih baik jika rapat dengan Komisi VIII DPR RI, wakil-wakil Rakyat yang Mitra Kemenag, tetap penting dilakukan, untuk mendapatkan solusi yang bermanfaat untuk Umat serta jaga hubungan yang baik dengan pihak manapun,” sambungnya.
HNW minta supaya ke depannya, termasuk soal yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah Haji, supaya Kementerian Agama dapat mewujudkan usulan dari Komisi VIII DPR-RI antara lain untuk memaksimalkan lobi tingkat tinggi dalam hal alokasi kuota haji bagi Indonesia. Hal itu harusnya dilakukan sejak awal persiapan penyelenggaraan haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. supaya tak terulang lagi kasus kemepetan serta masalah teknis seperti sekarang ini.
Pasalnya selain soal kuota, ada soal lain seperti biaya paket masyair, biaya visa, dll yang juga perlu dinegosiasikan secara seksama dengan Pemerintah Arab Saudi, supaya tidak memberatkan Indonesia.
“Jika negosiasi dilakukan sejak dini, maka harapannya kabar baik seperti penambahan kuota dapat diperoleh lebih cepat sehingga tidak terulang kasus ini, serta Kementerian Agama tidak perlu menolak bahkan dapat memaksimalkan niat baik penambahan kuota itu Pemerintah Saudi, untuk kemaslahatan calon jemaah Haji Indonesia. Demikianlah aspirasi-aspirasi publik serta Calon jemaah haji yang daftar tunggunya sudah sangat panjang, yang menyayangkan tidak diambilnya penambahan 10.000 kuota haji yang sudah disetujui oleh pihak Saudi Arabia,” pungkas dia.(faz/iss)