Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya minta setiap enam bulan sekali, output serta outcome pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yaitu Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat maupun Lurah disampaikan ke media massa. Ini menurut Eri sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemkot serta keterbukaan informasi publik pada masyarakat.
Ini termuat juga di dalam kontrak kinerja pada seluruh pejabat di lingkup Pemkot Surabaya. Dalam kontrak kinerja itu, tercantum sebuah komitmen serta pertanggungjawaban pada masyarakat Surabaya.
“Kontrak kerja kita sampaikan ke media. Mulai bulan depan Kepala PD harus menyampaikan hasil kontrak kinerja itu ke media massa. Sehingga ada keterbukaan serta bukan untuk menjatuhkan,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (24/5/2022).
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu ingin membangun Kota Pahlawan dengan melibatkan semua pihak. target penyampaian output serta outcome pejabat ke publik supaya mereka dapat memberikan evaluasi serta penilaian.
“disebabkan saya ingin membangun Kota Surabaya ini dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Mulai dari pers, stakeholder, DPRD, maupun elemen masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Eri Cahyadi juga mengajak media massa untuk bersinergi dalam membangun Surabaya. Ia berharap, media massa menjadi penyambung informasi serta komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Saya inginnya jurnalisme ke depan ini dapat mengubah Indonesia, dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Jadi, sampaikan berita itu secara faktual tanpa memberikan tambahan serta pengurangan,” tuturnya.
Menurutnya, jurnalisme juga memiliki peran penting terhadap kemajuan serta pembangunan kota. Bahkan jurnalisme juga dapat menjadi penyebab kehancuran jika informasi yang disampaikan itu tak sesuai dengan fakta.
“Terus sampaikan kebenaran informasi pada masyarakat. Saya berharap jurnalisme ke depan turut serta membangun kota ini melalui kalimat serta lisan yang dapat memberikan semangat,” pesannya.
Selain itu, Wali Kota Surabaya juga mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan sebuah sistem pengangkatan jabatan. Sistem tersebut bersifat terbuka serta dapat diketahui publik. Salah satu indikator penilaian dalam sistem itu ialah output serta outcome Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surabaya.
“Sekarang saya tengah membuat pengangkatan jabatan by sistem yang sifatnya terbuka. Jadi, semua hasil kinerja PNS itu terekam. Ini yang mau saya bentuk,” ungkap dia.
Ia berharap, siapapun wali kotanya nanti, sistem penilaian pejabat tersebut dapat terus berjalan. Sehingga kenaikan jabatan PNS Pemkot Surabaya bukan disebabkan faktor kedekatan dengan wali kota, melainkan berdasarkan hasil kinerja.
“Makanya saya bilang pada teman-teman bahwa mendekati saya disebabkan target tertentu itu salah. disebabkan saya melepaskan jabatan seseorang bukan disebabkan suka atau tidak, tapi melihat hasil output serta outcome kinerja pejabat tersebut,” pungkasnya.(lta/dfn/ipg)