28 C
Sidoarjo
BerandaJatimPakar: PPKM dapat Dicabut Asalkan Masyarakat Hidup Sehat

Pakar: PPKM dapat Dicabut Asalkan Masyarakat Hidup Sehat

Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia serta Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan pemerintah berpeluang besar menghapus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam waktu secepatnya, seiring kasus Covid-19 di tanah air yang kian terkendali.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jawa Timur, per tanggal 24 Mei 2022 ada 25 kasus positif baru, 26 Penderita yang sembuh serta empat meninggal. Angka ini, kata Dr. dr Joni Wahyuhadi, Sp.BS Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas Covid-19, relatif lebih sedikit dibandingkan provinsi lain.

“Jawa Timur menurut hemat kami masih terkendali,” kata Dokter Joni dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Rabu (25/5/2022).

Berkaca pada situasi ini, menurutnya PPKM dapat dihapus asalkan masyarakat dapat mengendalikan diri serta jaga hidup sehat.

Baca juga :  Robot Otonom Akan Gantikan Manusia Tangani Pekerjaan Berbahaya

“Covid ini sangat berhubungan dengan gaya hidup, kebersihan, tetap mencuci tangan, meski pakai masker dikendorkan. Tapi yang paling penting ialah ketahanan tubuh, ini dapat diperoleh dengan cara apa yaitu imunisasi. Maka imunisasilah sesuai dosisnya,” katanya.

Saat PPKM dihapus, masyarakat tidak lagi menyongsong new normal tapi better life.

“Better life serta jaga irama tubuh dengan istirahat cukup, jam kerja taat, istirahat juga. Jangan memaksa kalau memang kondisi tubuh tidak memungkinkan,” tegas Direktur RSUD Dr. Soetomo ini.

Hal senada disampaikan pula oleh DR. dr. M. Atoillah Isfandiari Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga.

Menurutnya PPKM dapat dicabut ketika kasus turun, lalu dapat diterapkan kembali saat lonjakan kasus terjadi tetapi lain halnya dengan kepatuhan menegakkan protokol kesehatan (prokes).

Baca juga :  JK: Tjahjo Kumolo Telah Abdikan Diri Sangat Baik pada Negara

“Saya kira akan lebih mudah mencabut kebijakan PPKM daripada mengubah perilaku masyarakat menggunakan masker di tengah kebijakan pelonggaran pemakaian masker. PPKM dicabut kalau kasusnya naik lagi akan mudah diimplementasikan lagi ketimbang masker,” katanya.

Ini disebabkan masih ada beberapa daerah yang tingkat kepatuhan masyarakat untuk menggunakan maskernya rendah. Ia mencontohkan di Sumatera kepatuhan masyarakat menggunakan masker di bawah 60 persen, serta di Jatim masih dijumpai pula hal ini seperti di Jember serta Pasuruan.

“PPKM-nya yang boleh dicabut, penggunaan masker yang harus direkomendaskan terus. Itu akan lebih aman disebabkan kalau orang sudah boleh gak pakai masker terus pakai lagi, ini akan sulit,” tegasnya lagi.

Baca juga :  Presiden Menugaskan Tito Karnavian sebagai Menteri PAN RB Ad Interim

Seperti diketahui beberapa hari lalu Joko Widodo Presiden RI mengatakan pemerintah tidak lagi mewajibkan pemakaian masker untuk aktivitas masyarakat di luar ruangan. Sedangkan untuk kegiatan di ruang tertutup, serta transportasi publik masih tetap harus memakai masker.

Pelonggaran ini yang dinilai Atoillah bila tidak diiringi dengan masa transisi akan membuat masyarakat fokus pada kebijakan masker alih-alih pencabutan PPKM.

“Pelonggaran masker diterjemahkan masyarakat awam bahwa pandemi sudah selesai, padahal kenyataannya tambahan kasusnya fluktuatif di angka 200 per hari secara nasional. Sehingga risiko penularan masih ada, itu yang harus dijaga dengan prokes serta vaksinasi,” pungkasnya.(dfn/iss)

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x