27 C
Sidoarjo
BerandaJatimKelompok Mahasiswa minta Presiden Berantas Praktik Mafia Tanah yang Diduga Melibatkan Oknum...

Kelompok Mahasiswa minta Presiden Berantas Praktik Mafia Tanah yang Diduga Melibatkan Oknum Menteri

Gerakan Mahasiswa serta Pemuda Indonesia (GMPI) minta Joko Widodo Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan kasus mafia tanah di daerah Cakung, Jakarta Timur yang diduga melibatkan Sofyan Djalil Menteri Agraria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Rahmat Ketua GMPI mengatakan pihaknya sudah mengirim surat pada Presiden disebabkan masyarakat yang menjadi korban mafia tanah akibat ulah oknum pejabat pemerintah sangat menderita.

“Kami melihat adanya intervensi dari Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil pada Mahkamah Agung (MA) untuk membela pengusaha yang merebut tanah Abdul Halim yang ada di Cakung,” katanya melalui siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (21/4/2022).

Menurutnya, surat yang diduga intervensi Menteri ATR ke Ketua MA beredar di media sosial yang diunggah Rudi Valinka di akun @kurawa.

“Abdul Halim juga menjelaskan kronologi permasalahannya pada kami, serta surat yang ditujukan ke Ketua MA itu kami ketahui dari media massa serta media sosial Twitter diunggah akun @kurawa serta akun @XIXdgmbkXIX,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, dalam surat itu ada poin yang mengatakan BPN akan tetap melakukan pencatatan dalam buku tanah.

Baca juga :  Petani Kelapa Sawit Unjuk Rasa di Monas, Protes Kebijakan Larangan Ekspor

Padahal, lanjut Rahmat, selama proses persidangan tidak boleh ada yang melakukan hal-hal di luar arahan majelis hakim sebelum adanya putusan tetap seperti diatur Pasal 126 PMNA/BPN Nomor 3/1997.

“Ini membuktikan Sofyan Djalil melawan perintah dari lembaga hukum. Presiden saja dapat patuh jika ada putusan dari lembaga hukum, ini seorang menteri dapat melakukan hal di luar tupoksinya,” katanya.

Rahmat menambahkan, surat aduan yang dikirim ke Presiden sudah diproses Deputi Hubungan Kelembagaan serta Kemasyarakatan dengan nomor register 222H-1Y6PM3.

“Surat kami yang ditujukan ke Presiden sudah diterima serta ditindaklanjuti. Kami juga berharap nanti surat yang kami kirimkan ke MA, Mensesneg, Kapolri, Pengadilan, Menkopolhukam, serta Menkumhan juga dapat menindaklanjuti informasi yang kami berikan,” harapnya.

Selain itu, Rahmat menduga Sofyan Djalil juga memutarbalikkan fakta yang ada serta membuat opini seolah-olah korban mafia tanah justru sebagai pelaku mafia tanah.

“Terlihat seorang menteri sangat pro pada pengusaha daripada masyarakat yang hak-haknya dirampas oleh mafia tanah. Ini kan sangat jauh dari apa yang diminta Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi agraria serta berpihak pada masyarakat. Ini membuktikan Sofyan Djalil membangkang pada atasannya. Saya menduga jangan-jangan Sofyan Djalil juga bagian dari mafia tanah,” tegasnya.

Baca juga :  Dua Siswi SMA Bangkalan Diduga Jadi Korban Penculikan Nekat Melompat dari Angkot

Lebih lanjut, Rahmat juga merasa heran disebabkan Sofyan Djalil membela mati-matian keluarga Tabalujan yang disebut berjasa bagi Bangsa Indonesia. Padahal, selain Abdul Halim, banyak korban keluarga Tabalujan yang tanahnya dirampas dengan modus yang sama.

“Korban dari pengusaha Tabalujan ini banyak sekali, bukan hanya Abdul Halim, ada Pak Edy serta lainnya. serta sudah banyak juga yang lapor ke polisi. Benny Simon Tabalujan sudah jadi DPO Polda Metro. Informasi yang saya dapat, keluarga Tabalujan ini sejak tahun 2010-2011 mendapatkan 106 hektare tanah yang tidak jelas, serta semuanya bersengketa dengan rakyat kecil. Bagaimana dapat orang begitu disebut berjasa pada Bangsa serta Negara Republik Indonesia?” imbuhnya.

Terkait surat yang beredar di media sosial, Sobandi Humas MA belum mau menanggapi. Dia mengatakan masih perlu melakukan pengecekan.

“Nanti dicek dulu ya,” katanya di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Di tempat terpisah, Anton Situmorang Ketua Gerakan Nasional (Gernas) 98 serta Relawan Jokowi mendesak Sofyan Djalil mundur dari posisi Menteri Agraria serta Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) lantaran gagal memberantas mafia tanah.

Baca juga :  Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia Bertambah 14 Kasus

“Sofian Djalil sudah pernah mengakui di internalnya ada mafia tanah. Dia harus mundur, disebabkan dia tidak mampu memberantas mafia tanah,” ucapnya.

Anton menambahkan, kalau Sofyan Djalil tidak mau mundur, Presiden Jokowi harus mengganti pembantunya tersebut.

“Kalau tidak mau mundur, presiden harus mengganti menterinya, yang lebih berani berantas mafia tanah yang sebenarnya. Bukan masyarakat kecil yang jadi korban lalu disebut mafia tanah, serta bukan pro ke pengusaha,” katanya.

Menurut Anton, praktik mafia tanah sudah sangat mengkhawatirkan. Mafia tanah juga sudah beraksi secara nasional.

Selain mendesak Sofyan Djalil mundur, Anton juga minta Presiden Jokowi membentuk satgas pemberantasan mafia tanah.

“Mafia tanah sudah masuk di segala lini. Pak Presiden harus ambil alih ini, harus membentuk satgas pemberantasan mafia tanah secara nasional,” timpalnya.

Anton melanjutkan, orang-orang yang mengisi Satgas Mafia Tanah nantinya orang pilihan langsung Presiden yang berani melawan mafia tanah.

“Orangnya yang berani melawan mafia tanah. Langsung di bawah presiden, dibentuk oleh presiden,” tegas Anton.(rid/ipg)

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x