29 C
Sidoarjo
BerandaJatimLaNyalla: Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Bukti Kerakusan Oligarki Sawit

LaNyalla: Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Bukti Kerakusan Oligarki Sawit

LaNyalla Mahmud Mattalitti Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai terungkapnya kasus izin ekspor minyak sawit yang melibatkan oknum pejabat di Kementerian Perdagangan (Kemendag) salah satu bukti kerakusan oligarki penguasa sawit.

“Ini yang saya katakan oligarki begitu mempengaruhi kebijakan di pemerintahan. Sehingga, kementerian yang seharusnya jaga kuota ekspor dengan memperhatikan Domestic Market Obligation (DMO), malah berbuat sebaliknya, dengan mengeluarkan persetujuan ekspor CPO,” katanya di sela masa reses di Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).

Menurutnya, DMO sebanyak 30 persen yang ditetapkan pemerintah sebenarnya untuk jaga pasokan kebutuhan dalam negeri. Termasuk jaga supply and demand pabrik minyak goreng.

“Tapi, disebabkan harga ekspor CPO sedang tinggi, serta permintaan di luar negeri banyak, mereka jadi rakus,” imbuhnya.

Baca juga :  Petani Kelapa Sawit Unjuk Rasa di Monas, Protes Kebijakan Larangan Ekspor

Kasus izin ekspor ilegal itu, lanjut LaNyalla, bukan cuma menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian perekonomian masyarakat.

disebabkan, akibat kuota DMO yang berkurang, minyak goreng jadi langka serta mahal. Akhirnya, pemerintah terpaksa mengeluarkan uang dari pajak rakyat untuk memberikan bantuan langsung tunai supaya masyarakat mampu membeli minyak goreng dengan harga yang mahal.

“Jadi, uang negara dikeluarkan untuk mensubsidi kerakusan mereka. Ini kerugian perekonomian negara. Bukan saja kerugian keuangan negara. Ini sudah melampaui batas. Padahal DMO serta DPO (Domestic Price Obligation) ialah atensi langsung presiden, serta yang menjadi garda depan untuk jaga ialah kementerian perdagangan,” tegasnya.

LaNyalla juga menegaskan selama ini perusahaan kelapa sawit besar, termasuk yang diduga terlibat yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas serta Permata Hijau Grup ialah penerima dana triliunan rupiah dari program proyek BioDiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Baca juga :  Diduga Rem Blong, Truk di Pasrepan Pasuruan Seruduk Belasan Rumah serta Lima Kendaraan

Sekadar informasi, sejak 2005 sampai 2021, PT Wilmar Grup menerima Rp39,52 triliun. Sedangkan PT Musim MAS Grup menerima Rp18,67 triliun, serta Permata Hijau Grup menerima Rp8,2 triliun.

Dari total enam kegiatan pemanfaatan dana BPDPKS yang berasal dari pungutan ekspor CPO serta produk turunannya, ternyata 80 persen digelontorkan pada sekitar 10 perusahaan besar Kelapa Sawit untuk subsidi program BioDiesel.

“Sementara dana untuk peremajaan sawit rakyat pada tahun 2016 hingga 2021 misalnya hanya 5 persen, atau sekitar Rp6,59 triliun. Jadi, pantas saja kesejahteraan petani sawit tak pernah dirasakan dengan adil. Apalagi keinginan pemerintah provinsi penghasil supaya mendapat Dana Bagi Hasil (DBH), sudah pasti tidak akan pernah terealiasi,” katanya.

Baca juga :  Koalisi NGO Mengkritisi Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur oleh KKP

Sebelumnya, Selasa (19/4/2022) Kejaksaan Agung menahan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW terkait kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

Selain IWW, ada tiga tersangka lain dari pihak swasta, masing-masing Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, General Affairs PT Musi Mas berinisial PT, serta Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA yang juga langsung ditahan.(rid/rst)

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x