Hendro Tri Prasetyo Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim menegaskan supaya seluruh jajarannya terus jaga integritas. Salah satunya dengan menolak segala bentuk gratifikasi.
Hal itu disampaikan Hendro pada seluruh Kepala Satker Keimigrasian se-Jatim dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dengan tema Implementasi Pengendalian Gratifikasi, Senin (18/4/2022).
Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM).
Hendro menjelaskan bahwa salah satu bentuk korupsi yang sering tidak disadari ialah gratifikasi. Pasalnya, lanjut Hendro, gratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang. Tetapi juga sering diberikan dalam bentuk fasilitas atau barang lain.
Apalagi momen hari raya menjadikan risiko terjadinya gratifikasi semakin besar. untuk itu, ia minta jajarannya untuk menolak segala macam bentuk gratifikasi.
“Di lingkungan birokrasi harus kita tanamkan jangan menerima apalagi minta gratifikasi. Kita sebagai pelayan publik, kita harus melayani publik,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu ciri pelayanan publik yang bersih dari KKN ialah transparansi. Makna transparan disini ialah suatu pelayanan publik wajib memiliki tiga kejelasan.
Yakni jelas waktu pelayanannya, jelas prosedurnya serta jelas biaya layanannya.
Transparansi selain berfungsi sebagai informasi juga dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat guna memantau pelayanan publik.
“Dampaknya ialah terbangunnya kepercayaan publik bahwa kita sebagai pemberi layanan publik terhindar dari praktik pungli,” terangnya.
Kegiatan tersebut, lanjut Hendro, juga jadi ajang untuk menguatkan komitmen supaya bersungguh-sungguh mencegah serta memberantas korupsi. dalam rangka melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi.
“Kami berharap kepadaseluruh jajaran untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap bentuk-bentuk korupsi beserta konsekuensinya,” tegasnya.(MAN/ISS)