29 C
Sidoarjo
BerandaJatimPemerintah Diminta Lebih Jernih Sikapi Kemenlu AS Terkait PeduliLindungi

Pemerintah Diminta Lebih Jernih Sikapi Kemenlu AS Terkait PeduliLindungi

Sukamta Anggota Komisi I DPR RI minta semua pihak lebih jernih dalam menyikapi temuan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS, yang menyebut aplikasi PeduliLindungi masuk dalam daftar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

“Setidaknya ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita dorong LSM yang melaporkan pada Kemenlu AS untuk menjelaskan secara rinci apa yang menjadi temuannya itu,” kata Sukamta, Minggu (17/4/2022) dikutip Antara.

Menurut dia, perlu diperjelas di bagian mana aplikasi PeduliLindungi yang dianggap melanggar HAM, disebabkan dalam laporan LSM tersebut, hanya disebutkan aplikasi PeduliLindungi mengumpulkan informasi serta data yang disimpan serta dipergunakan pemerintah.

“Kedua, terlepas dari benar-tidaknya laporan tadi, kita semua khususnya pemerintah harus selalu dapat menjamin terwujudnya pelindungan data pribadi yang kuat, termasuk membuat regulasi kuat serta pengawasan ketat disebabkan sudah terbukti data-data E-hac bocor,” katanya.

Baca juga :  Elon Musk Orang Terkaya di Dunia Berencana ke Indonesia November 2022

Sukamta mengatakan, pemerintah sejak awal berjanji untuk menjamin pelindungan data pribadi masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut.

Menurut dia, apabila terbukti ada pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan Kemenlu AS, maka pemerintah RI harus ‘legowo’ untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan memperbaiki serta memperkuat aplikasi itu supaya tidak terjadi kebocoran data lagi.

“Saya sejak awal concern serta terus mengingatkan pentingnya pelindungan data pribadi dalam PeduliLindungi, aplikasi yang penting dalam hal menekan laju penyebaran Covid-19. Teknologi serta fitur-fitur di dalamnya perlu terus diperbaiki serta disempurnakan, khususnya dalam hal keamanan siber serta pelindungan data pribadi,” katanya.

disebabkan itu, dia mengingatkan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan serta Ketahanan Siber (KKS) serta RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Menurut dia, terkait RUU PDP, Komisi I DPR sudah mulai kembali membahasnya

Baca juga :  Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, serta Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya

“Melihat kasus serta dugaan kebocoran data yang terjadi beberapa waktu lalu, maka semakin menambah keyakinan kami bahwa Otoritas PDP harus independen, bukan sebuah lembaga/badan yang berada di bawah Kementerian,” katanya.

Hal itu, menurut dia, disebabkan sebenarnya pemerintah yang justru sering mendapat serangan siber terhadap sistem datanya.

Sebelumnya, Kemenlu AS dalam laman resminya mengunggah laporan penegakan HAM di negara-negara yang menerima bantuan dari AS serta anggota PBB sepanjang 2021.

Kemenlu AS dalam laporannya terkait praktik HAM di Indonesia menyampaikan sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO/LSM) khawatir terhadap informasi yang dihimpun oleh aplikasi PeduliLindungi serta bagaimana data itu disimpan serta dipergunakan pemerintah.

Laporan itu dimuat dalam subbab yang membahas adanya intervensi pemerintah terhadap privasi, keluarga, serta urusan rumah tangga yang dilakukan secara acak serta ilegal. tetapi laporan itu tidak mengelaborasi lebih rinci potensi pelanggaran HAM yang dimaksud, serta tidak menyebut secara lengkap sumber keluhan atau laporan. (ant/bil/iss)

Baca juga :  Jokowi Presiden Menyampaikan Pesan Khusus pada Umat Buddha Indonesia di Hari Raya Waisak

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x