29 C
Sidoarjo
BerandaJatimPengamat Menyarankan Puan Merawat Hubungan dengan Nahdliyin untuk Dukungan 2024

Pengamat Menyarankan Puan Merawat Hubungan dengan Nahdliyin untuk Dukungan 2024

Siti Zuhro Peneliti Pakar Utama Badan Riset serta Inovasi Nasional (BRIN) menilai Puan Maharani politisi PDI Perjuangan perlu melakukan pendekatan pada kelompok Nahdliyin untuk merawat kesinambungan.

Selain menjalin silaturahmi, dia menyebut ada tugas besar yang diemban Puan sebagai Ketua DPR RI sekaligus figur yang disebut sebagai calon pemimpin Indonesia tahun 2024.

“Sebetulnya silaturahmi atau door to door calon pada tokoh kelompok masyarakat terutama pentolan-pentolannya memang sangat diperlukan. Politisi di Amerika Serikat juga begitu. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari sosialisasi diri, pencalonannya serta pengenalan lebih jauh, supaya tidak ada ketidakpahaman dari pemilih serta yang akan dipilih,” katanya di Jakarta, Jumat (15/4/2022).

Baca juga :  Diguyur Hujan Saat Manggung, Padi Reborn: Terima Kasih Tidak Lari dari Hujan

Hubungan baik sudah terjali antara PDI Perjuangan serta Nahdliyah perlu dirawat, untuk memastikan masih ada suara dari Nahdliyah pada partai berlambang banteng moncong putih.

Lebih lanjut, Siti Zuhro menyebut Puan sebagai Ketua DPR semestinya dapat berbuat lebih untuk memenangkan hati umat Islam di Tanah Air.

“Kalau di DPR, dia harus menunjukkan kelantangan dalam berpihak pada suara rakyat, begitu mestinya. Kan Dewan Perwakilan Rakyat, dia tidak mengeksekusi disebabkan bukan eksekutif, dia legislatif. Makanya harus menunjukkan keberpihakan pada suara rakyat baik menyuarakan secara narasi mau pun legislasi,” katanya.

Dia mencontohkan, Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Menurutnya, kalau ada polemik di masyarakat dari kebijakan pemerintah, DPR dapat menggunakan fungsi pengawasan secara
konstruktif.

Baca juga :  42 Tahun Mengenang Fatmawati, Sosok Membanggakan serta Menginspirasi

“Pancasila jangan diutak-atik. Puan juga dapat bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. DPR sebagai legislatif kan ada tiga fungsinya. Pengawasan, konstruktif sehingga ada check and balance, ada budgeting keberpihakan anggaran negara terhadap pembangunan, ketiga tentang legislasi. Legislasi itu perlu ditunjukkan mengakomodir aspirasi masyarakat atau tidak,” tandasnya.(rid/iss)

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x