27 C
Sidoarjo
BerandaJatimMenkopolhukam Bantah Tuduhan Pelanggaran HAM di PeduliLindungi

Menkopolhukam Bantah Tuduhan Pelanggaran HAM di PeduliLindungi

Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan (Menkopolhukam) membantah tuduhan Amerika Serikat yang menyatakan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

“Kami membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat,” kata Mahfud MD di Jakarta mengutip Antara, Jumat (15/4/2022).

Mahfuf menyampaikan bahwa aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan sejak 2020, telah membantu Pemerintah dalam menekan kasus penularan Covid-19.

“Faktanya, kami lebih berhasil mengatasi Covd-19 lebih baik dari Amerika Serikat,” tegasnya.

Dalam penjelasan yang sama Mahfud menjelaskan jika perlindungan HAM harus dilakukan secara menyeluruh, yang artinya bukan hanya secara individu tapi juga hak kolektif masyarakat.

“Dalam konteks ini, negara harus berperan aktif mengatur. Itulah sebabnya kami membuat program PeduliLindungi yang sangat efektif membantu menurunkan penularan infeksi Covid-19 sampai ke jenis (varian) Delta serta Omicron,” tambahnya.

Baca juga :  Sembilan Jenazah Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Tol Mojokerto Belum Teridentifikasi

Terkait tudingan AS terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia lewat aplikasi PeduliLindungi, Mahfud memutar fakta apabila AS justru menerima laporan lebih banyak daripada Indonesia terkait pelanggaran HAM.

“Kami punya catatan bahwa AS justru lebih banyak dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Pada sekitar kurun waktu 2018-2021 misalnya, berdasarkan SPMH, Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat, sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan 76 kali,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS dalam laman resminya mengunggah laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices tentang penegakan HAM di negara-negara yang menerima bantuan dari AS serta anggota PBB sepanjang 2021.

Baca juga :  Calon Penumpang KA Jarak Jauh yang Telah Vaksin Kedua Tak Perlu Surat Negatif Covid-19

Dalam laporan tersebut, AS menyebut sejumlah organisasi non-pemerintah merawas khawatir terhadap informasi yang dihimpun dalam aplikasi PeduliLindungi serta bagaimana data itu disimpan serta dipergunakan Pemerintah Indonesia.

Laporan itu dimuat dalam sub bab yang membahas intervensi pemerintah terhadap privasi, keluarga, serta urusan rumah tangga yang dilakukan secara acak serta ilegal.

Walaupun demikian, laporan itu tidak mengelaborasi lebih detail soal potensi pelanggaran HAM yang dimaksud. AS juga tidak menyebut secara lengkap sumber keluhan dalam laporan itu.

Terkait laporan itu, Mahfud mengatakan di satu sisi hal tersebut ialah wujud penguatan peran masyarakat sipil. tetapi, di sisi lain, dia mengingatkan laporan itu perlu diperiksa kebenarannya.

Baca juga :  Menanti Operasi, Korban Kecelakaan Bus Pariwisata Tol Mojokerto di RS Petrokimia Gresik Tidak Tahu Orang Tuanya Meninggal

“Laporan seperti itu belum tentu sepenuhnya benar,” pungkas Mahfud.(ant/wld/iss)

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x