27 C
Sidoarjo
BerandaJatimLPSK: Ada 7 Muatan Progresif Dalam Undang-Undang TPKS

LPSK: Ada 7 Muatan Progresif Dalam Undang-Undang TPKS

Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK) menyebut setidaknya ada tujuh muatan progresif dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja disahkan oleh DPR serta pemerintah.

“Dalam undang-undang itu ada tujuh muatan yang dinilai sangat progresif terkait perlindungan saksi serta korban,” kata Livia Istania DF Iskandar Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK) melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Adapun tujuh muatan yang dinilai sangat progresif oleh LPSK yakni pertama terkait restitusi. Pengaturan mengenai restitusi tetap mengedepankan tanggung jawab pelaku, mulai dari menuntut pembayaran oleh pelaku, pembebanan pihak ketiga, sita harta kekayaan pelaku, hukuman tambahan jika pelaku tidak mampu membayar atau tidak adanya pihak ketiga.

Baca juga :  Pengemudi Bus Pariwisata yang Kecelakaan di Tol Mojokerto Terindikasi Kuat Menggunakan Amphetamine

Dalam rancangan undang-undang, jelas dia, ada tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Sedangkan dalam hal terpidana merupakan korporasi dilakukan penutupan sebagian tempat usaha, serta kegiatan usaha korporasi paling lama satu tahun.

Poin kedua yaitu pengaturan tentang dana bantuan korban (victim trust fund). Apabila harta kekayaan yang disita serta diberikan pada korban tidak mencukupi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar pada korban melalui putusan pengadilan.

Ia menjelaskan dana bantuan korban itu dapat diperoleh dari lembaga filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial perusahaan, sumber lain yang sah serta tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga :  KAI: Penumpang Masih Wajib Pakai Masker di Stasiun serta Kereta

Ketiga, terkait perlindungan korban, menurut Livia, mekanisme perlindungan dilakukan dengan tahapan perlindungan sementara oleh polisi atau langsung mengajukan perlindungan pada LPSK paling lambat 1×24 jam, serta perlindungan sementara diberikan untuk waktu paling lama 14 hari.

Berikutnya, soal pengaturan mengenai pendamping bagi korban kekerasan seksual yang telah diakomodasi. Pendamping dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yang salah satunya dilakukan oleh Petugas LPSK.

“Pendamping juga harus memenuhi syarat baik kompetensi telah mengikuti pelatihan maupun berjenis kelamin sama dengan korban,” ujar dia.

Kemudian, muatan kelima terkait pemeriksaan saksi atau korban. Beberapa pengaturan mengenai pemeriksaan saksi atau korban dalam undang-undang tersebut yaitu apabila saksi atau korban tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan kesehatan, keamanan, keselamatan atau alasan lainnya maka dapat dilakukan dengan cara pembacaan berita acara pemeriksaan.

Baca juga :  Polda Jatim Amankan 279 Ton Pupuk Ilegal, Modusnya Ganti Karung Pupuk Subsidi

Keenam, tentang hak korban, keluarganya serta saksi. Ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban serta saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi serta Korban tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU TPKS.

“Hak korban yang diberikan yaitu hak atas penanganan, pelindungan serta pemulihan yang tata caranya diatur dengan peraturan pemerintah,” katanya.

Terakhir, LPSK dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayan terpadu perempuan serta anak. Dalam materi ini, penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah.(ant/ipg)

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x