28 C
Sidoarjo
BerandaJatimMenaker: Pengusaha Wajib Bayarkan THR Tujuh Hari Sebelum Idulfitri

Menaker: Pengusaha Wajib Bayarkan THR Tujuh Hari Sebelum Idulfitri

Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2022 oleh perusahaan harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri.

Menaker mengatakan surat edaran terkait pelaksanaan pemberian THR tahun ini telah diterbitkan pada 6 April 2022 dengan nomor M/1/HK.04/IV/2022.

“Yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/4/2022) mengutip dari Antara.

Hal itu, menurut dia, mempertimbangkan bahwa berbagai kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19 serta tingginya cakupan vaksinasi telah memberikan dampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat.

Dalam konteks ketenagakerjaan, katanya, langkah pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah telah memperkuat kelangsungan bekerja serta berusaha. Selain itu membantu mendorong terjadinya penurunan tingkat pengangguran.

Baca juga :  Daop 8 Sukses Layani Lebih 600 Ribu Penumpang Selama Mudik serta Balik Lebaran – suara surabaya

Pemberian THR bagi pekerja atau buruh, katanya, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja serta keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Hal itu, menurut Ida, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta juga Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dia memastikan bahwa pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha pada pekerja atau buruh.

“THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha pada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” tuturnya.

Ida juga menjelaskan bahwa surat edaran itu telah dijelaskan status pekerja yang berhak menerima THR, termasuk pekerja yang berstatus PKWT, PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja outsourcing, tenaga honorer serta lain sebagainya.

Baca juga :  Ratusan Sapi Asal NTT Tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak disebabkan Wabah PMK

Kementerian Ketenagakerjaan juga telah membentuk Posko THR 2022 untuk menampung konsultasi serta pengaduan terkait pelaksanaan pemberian THR.(ant/dfn/ipg)

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x