31 C
Sidoarjo
BerandaJatimKPK Setor Uang Rampasan Dari Kasus Edhy Prabowo ke Kas Negara

KPK Setor Uang Rampasan Dari Kasus Edhy Prabowo ke Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang rampasan dari suap yang menjerat Edhy Prabowo mantan Menteri Kelautan serta Perikanan ke kas negara senilai Rp72 miliar serta 2.700 dolar AS.

“Uang yang disetorkan tersebut sebesar Rp72 miliar serta 2.700 dolar AS yang berdasarkan tuntutan jaksa KPK serta putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara,” kata Ali Fikri Plt. Juru Bicara KPK dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022) dikutip Antara.

Uang dari barang bukti perkara Edhy Prabowo serta kawan-kawan itu telah disetorkan ke kas negara oleh Hendra Apriansyah Jaksa Eksekutor KPK.

Ali mengatakan, penyetoran uang rampasan itu dalam rangka mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara, sebagai salah satu langkah asset recovery atau pemulihan aset.

Baca juga :  Zakat ASN Pemkot Surabaya Capai Rp14 Miliar

“KPK terus mengedepankan pemidanaan perampasan hasil korupsi sebagai bagian efek jera, serta kemudian dilakukan penyetoran hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi maupun TPPU (tindak pidana pencucian uang) yang ditangani KPK ke kas negara,” jelasnya.

Edhy Prabowo merupakan terpidana kasus suap terkait perizinan ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur di Kementerian Kelautan serta Perikanan.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Edhy divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan, kewajiban untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 serta 77 ribu dolar AS, serta pencabutan untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak selesai menjalani hukuman.

Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 15 Juli 2021, menjatuhkan vonis yang sama dengan tuntutan lima tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti serta pencabutan hak dipilih selama dua tahun.

Baca juga :  Jokowi Presiden Kembali ke Indonesia Selesai Kunjungan Kerja Amerika Serikat

tetapi, pada 21 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Edhy menjadi sembilan tahun penjara ditambah denda sebesar Rp400 juta subsider enam bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 serta 77 ribu dolar AS, serta pencabutan untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun.

Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Edhy mengajukan kasasi pada 18 Januari 2022. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengurangi hukuman pidana penjara Edhy menjadi lima tahun dari yang sebelumnya sembilan tahun.

Dalam perkara tersebut, Edhy terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS serta Rp24.625.587.250 bersama dengan Andreau Misanta Pribadi serta Safri (staf khusus Edhy), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Ainul Faqih (sekretaris pribadi istri Edhy, Iis Rosita Dewi), serta Siswadhi Pranoto Loe (pemilik PT Aero Cipta Kargo) dari Direktur PT Duta Putra Perkasa Pratama Suharjitom, serta perusahaan pengekspor BBL lain. (ant/bil/ipg)

Baca juga :  Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Bus di Tol Mojokerto Bertambah Jadi 15 Orang, Berikut Identitasnya

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x