27 C
Sidoarjo
BerandaJatimTemui Ketua DPRD Jatim, Buruh Rokok Pertanyakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Temui Ketua DPRD Jatim, Buruh Rokok Pertanyakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Puluhan buruh mendatangi kantor DPRD Jawa Timur pada Rabu (6/4/2022), menuntut kejelasan transparansi penggunaan anggaran dana bagi hasil cukai tembakau tahun 2021 yang dikucurkan di 38 kabupaten/kota.

Purnomo Ketua Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan serta Minuman Jawa Timur (FSP RTMM Jatim) mengatakan, sebagian dana itu sejatinya dikucurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), bagi pekerja rokok serta petani tembakau. Tapi, hingga saat ini, belum semuanya menerima BLT dari dana tersebut.

“Yang kami tanyakan sejauh mana serta ke mana anggaran tahun 2021, dana yang masuk ke kabupaten/kota,” ujar Purnomo dilansir kominfo.jatimprov.go.id

Sesuai Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, serta Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagai acuan peruntukan anggaran cukai rokok.

Baca juga :  Enam Korban Luka Kecelakaan Bus Pariwisata di Tol Sumo Sudah Dipindah ke Surabaya

Pasal 3 ayat 3 PMK itu menyatakan penggunaan DBH CHT sebesar 50% di bidang kesejahteraan masyarakat, 25% untuk bidang penegakan hukum, serta 25% untuk kesehatan. Di bidang kesejahteran, pasal 5 PMK itu menyebut dana dipergunakan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) buruh pabrik serta petani tembakau, bantuan langsung tunai (BLT), hingga bantuan modal usaha.

“Tahun 2021 alasan pemerintah atas edaran menteri dalam negeri menyatakan belum dapat dibagi pada pekerja disebabkan alasan teknis. Hal ini ditandai bahwa pekerja yang mendapatkan BLT dari cukai itu tidak seluruhnya mendapatkan,” tambah Purnomo.

Sampai saat ini, hanya pekerja pabrik rokok dari kabupaten Sidoarjo serta kota Surabaya saja yang sudah mendapatkan BLT tersebut. Dia mencontohkan di salah satu pabrik rokok di Surabaya, dari 7 ribu karyawan, hanya terbagi 2 ribu pekerja saja yang mendapatkan.

Baca juga :  DPRD: Pemkot Surabaya Sedang Mendata Gedung yang Belum Mengantongi SLF

“Apa ini sosialisasinya yang tidak tepat sehingga yang terbagi hanya sebagian saja,” jelasnya.

Dari data yang dihimpun, pada tahun 2021, Jawa Timur mendapatkan dana bagi hasil cukai sebesar Rp1,8 triliun. Sedangkan, pada tahun 2022, angka DBH cukai yang diterima kabupaten/kota di Jatim naik mencapai Rp2 triliun.

Sementara itu, data dari FSPMI Jatim, jumlah pekerja rokok di Jatim mencapai 7 ribu orang.

Purnomo menambahkan, pihaknya juga khawatir mengenai kebijakan dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa koordinator DBH cukai dibawah koordinasi kementerian sosial.

Dikhawatirkan jika bantuan itu ada dibawah koordinasi Kemensos, maka tidak semua pekerja akan mendapatkan bantuan itu.

Menanggapi hal itu, Kusnadi Ketua DPRD Jawa Timur menyatakan, akan menyampaikan aspirasi pekerja rokok tersebut ke pemerintah pusat.

Baca juga :  KPK Tetapkan Richard Louhenapessy Wali Kota Ambon sebagai Tersangka Penerima Suap Izin Usaha Ritel

Menurutnya, tuntutan pekerja itu wajar disebabkan mereka berhak menerima BLT tersebut.

“Memang ada dana bagi hasil cukai tembakau serta mereka merasakan menjadi stakeholder yang mendapatkan. Tapi dalam prakteknya tidak seperti yang dibayangkan disebabkan ada perbedaan domisili,” ucapnya.

Kusnadi menyebut, salah satu masalah dari pembagaian DBH cukai rokok itu ialah perbedaan domisili dari pekerja. Sehingga, tidak semua pekerja mendapatkan DBH cukai rokok tersebut.

“Jadi orang Surabaya yang bekerja di pabrik Sidoarjo tidak mendapatkan DBH itu kan menimbulkan keirian. Di perusahaan yang sama, kamu dapat serta Saya tidak. Pemerintah tidak akan melakukan diskriminasi mungkin hanya praktek di lapangan yang tidak pas. serta harus dibenahi,” pungkas Kusnadi. (bil/ipg)

Sumber -> Suara Surabaya

Komentar

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Trending

Jangan lewatkan

0
Punya ide, saran atau kritik? Silakan berkomentar.x
()
x