25 C
Sidoarjo
BerandaNasionalNusantaraMengisi Gerakan Perempuan serta Menghapus Perbudakan Moderen

Mengisi Gerakan Perempuan serta Menghapus Perbudakan Moderen

SURABAYA – Perjuangan kemerdekaan Indonesia tak dapat lepas dari peran perempuan. Atas kesadaran itu, perempuan-perempuan Indonesia menggelar Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22-25 Desember 1928. Dari Kongres tersebut selanjutnya diperingati sebagai Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember.

Agatha Retnosari, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur merefleksikan Hari Ibu sebagai langkah konkrit menindaklanjuti pergerakan perempuan masa itu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia secara faktual. Salah satunya melakukan gerakan yang berpihak pada nasib perempuan di Indonesia.

Srikandi PDI Perjuangan ini mengawal berbagai kebijakan yang berpihak pro perempuan dengan mengawal Perda No 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. “Antara lain memasukkan definisi pekerja rumahan dalam ketentuan pasal 1, memasukkan hak-hak normatif buruh perempuan sesuai kodrat seperti cuti haid, cuti hamil serta menyusui, serta pojok ASI” kata Agatha.

Di bidang kesehatan serta pendidikan, Agatha juga ikut mengawal kebijakan sekolah gratis, murah berkualitas, kebijakan layanan kesehatan anti stanting. Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini juga terlibat advokasi terhadap kekerasan seksual pada perempuan serta anak.

Baca juga :  Jaksa Agung Sebut Keadilan Restoratif Atasi Kekakuan Hukum Positif

untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Agatha berusaha mengawal anggaran pro perempuan supaya perempuan mendapatkan kemudahan dalam mendapat haknya. “Misalnya meningkatkan budget pada program perempuan. Sehingga nantinya dapat mendukung perkembangan perempuan-perempuan di Jawa Timur,” jelasnya.

Membandingan perempuan Indonesia dengan negara lain, Agatha berpendapat, perempuan Indonesia harusnya bangga disebabkan sejak meraih kemerdekaan sudah memiliki hak pilih serta memilih. “Ini berbeda dengan perempuan di negara lain seperti Amerika Serikat,” ujar Kepala Baguna DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

meski begitu, dia menilai masih banyak perempuan belum mendapatkan porsi setara dengan laki-laki. disebabkan itu dia berpendapat dibutuhkan gerakan afirmasi supaya hak perempuan terpenuhi. “Hal itu tak dapat lepas dari budaya patriarki dalam kehidupan sosial masyarakat kita,” kata Agatha yang juga sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Bidang Pertanian, Perikanan serta Lingkungan Hidup ini.

Baca juga :  JPR Optimistis Industri Media Lebih Bergairah Tahun 2022

Pada peringatan Hari Ibu yang sudah menginjak tahun ke-93 ini, menurut Agatha, mestinya tak hanya sekadar penghormatan terhadap sosok ibu yang telah melahirkan tetapi juga menghidupi gerakan perempuan. Para perempuan mesti melakukan gerakan bersama mengawal berbagai isu seperti penghapusan kekerasan seksual, KDRT hingga perbudakan moderen.

“Contohnya pekerja rumahan seperti buruh yang melakukan pekerjaan pabrikan tapi di rumahnya. Mereka tak mendapat perlindungan jaminan kesehatan, cuti hamil hingga harus menanggung limbah hasil produksinya,” ujar ibu dua anak tersebut.

Hingga saat ini, kata Agatha, belum ada undang-undang atau peraturan daerah (perda) yang melindungi perempuan dalam konteks perbudakan moderen semacam itu. Aturan tersebut baru ada dalam Undang-Undang Perlindungan Kerja Jawa Timur dalam ketentuan umum di pasal 1.

Baca juga :  Panaskan Mesin Parpol, Partai Perindo Konsolidasi Daerah Hadapi Pemilu 2024

“tetapi untuk akses perempuan terhadap layanan kesehatan sudah lebih baik. Misalnya dengan adanya Posyandu balita, Gerakan 1000 hari pertama kehidupan, KB gratis serta lain-lain” ungkapnya.

Wanita kelahiran Surabaya, 16 Oktober 1973 tersebut mengakui, perempuan sebagai tonggak pendukung perekonomian keluarga masih diselimuti berbagai persoalan. Sebagai contoh, mereka tak dapat mendapatkan akses Kartu Nelayan bagi nelayan perempuan.

“Padahal, mereka juga berperan dalam mengolah hasil tangkapan, sehingga mereka juga bagian dari nelayan,” katanya. Saat ini kartu nelayan yang dapat diakses perempuan hanya ada di komunitas Jawa Tengah.

untuk mengurai berbagai persoalan di atas, dia berpendapat terpenting melakukan juga advokasi kebijakan. Jika undang-undang sudah ada yang mengaturnya, maka peraturan pelaksanaannya perlu dikawal. (far/opi)

Sumber »

Must Read

Related News