29 C
Sidoarjo
BerandaNasionalNusantaraMenteri Lutfi minta Jajarannya Jadikan Kemendag Wilayah Bebas Korupsi

Menteri Lutfi minta Jajarannya Jadikan Kemendag Wilayah Bebas Korupsi

JAKARTA – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi minta seluruh jajarannya bekerja keras guna menjadikan Kementerian Perdagangan sebagai wilayah bebas korupsi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menetapkan Kementerian Perdagangan meraih 7 zona integritas Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) tahun 2021. Penetapan yang digelar secara hibrida di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta ini dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan ke depan seluruh pimpinan di Kementerian Perdagangan harus dapat meraih predikat WBK/WBBM ini. “Saya sangat mengapresiasi capaian ini. tetapi ke depan, saya minta Inspektorat Jenderal harus mengawal supaya lebih banyak lagi unit di Kementerian Perdagangan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM ini, tegasnya”.

Unit Kemendag yang mendapat WBK/WBBM tahun ini ialah Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Direktorat Perundingan Multilateral, Balai Standardisasi serta Metrologi Legal (BSML) Regional II, BSML Regional III, Balai Sertifikasi, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Milan, serta ITPC Osaka. Capaian Zona Integritas tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 3 unit WBK/WBBM.

Baca juga :  Istri Sakit-sakitan, Suami Asyik Sama Selingkuhan

Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noerdiatmoko yang hadir didampingi Inspektur IV, Olvy Andrianita, menegaskan bahwa tujuh unit peraih WBK telah menunjukkan perubahan besar dalam banyak hal.

Dikatakannya, tujuh unit peraih WBK ini telah menunjukan adanya perubahan/inovasi dalam enam area yaitu manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta bermanfaat bagi masyarakat, serta terciptanya birokrasi bersih, akuntabel, serta kapabel.

“Faktor kunci keberhasilan lainnya juga diwujudkan dengan adanya keterlibatan serta komitmen pimpinan dalam mendorong serta memantik semangat untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk komunikasi pimpinan dalam menyampaikan diferensiasi unit,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan zona integritas di Kemendag sejalan dengan amanah Presiden RI yaitu mencegah korupsi, kerja serius, cepat, keras serta berorientasi hasil, tidak bekerja rutinitas, serta mencari solusi di lapangan.

Baca juga :  Persebaya Perkuat Lini Belakang Jelang Hadapi PSS

“Pembangunan zona integritas di Kemendag ialah proses perubahan birokrasi tanpa henti untuk menjadi semakin efektif serta efisien dalam memberikan pelayanan prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Presiden,” tegas Didid.

Seperti diketahui, penghargaan zona integritas WBK diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, serta penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM) ialah predikat yang diberikan pada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.

PESAN WAPRES

Dalam kesempatan tersebut Wapres KH Ma’ruf Amin berpesan supaya peraih predikat WBK/WBBM dapat memperkuat komitmen antukorupsi serta melayani.

Baca juga :  Ratusan PMI Pulang, Asrama Haji Sukolilo Disterilkan

“Predikat WBK/WBBM yang diraih bukan sebagai wujud apresiasi semata tetapi harus mencerminkan komitmen unit di seluruh instansi pemerintah untuk senantiasa menjadi icon birokrasi yang melayani, bersih serta bebas dari korupsi serta tidak berhenti pada kegiatan yang sifatnya ceremonial serta administratif, tetapi harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi supaya masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah serta infkusif,”katanya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa “Konsep Reformasi Birokrasi merupakan katalisator untuk mewujudkan Good and Clean Government (GCG) untuk mendukung pembangunan nasional. Pak Jokowi ingin bagaimana pelayanan publik itu dapat tepat, perijinan itu dapat cepat serta bagaimana reformasi birokrasi yang panjang menjadi pendek. Sehingga dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi secara nasional.”

Sebagai catatan pada tahun 2021, sebanyak 4.402 unit diusulkan dalam evaluasi zona integritas WBK/WBBM ke KemenPANRB dari 259 Kementerian/Lembaga/non KL/Pemda. (*/jay)

Sumber »

Must Read

Notes notes …

Related News