29 C
Sidoarjo
BerandaSidoarjo RayaBuron 8 Tahun, Terpidana Perkara Pengadaan Lahan PLN Boro Sidoarjo Ditangkap di...

Buron 8 Tahun, Terpidana Perkara Pengadaan Lahan PLN Boro Sidoarjo Ditangkap di Yogyakarta

SIDOARJO, – Pelarian Budiman, terpidana perkara pengadaan lahan PLN di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo dari kejaran petugas tim Jaksa eksekutor Kejari Sidoarjo berakhir. Budiman akhirnya ditangkap setelah buron selama delapan tahun.

“Terpidana sudah kami tangkap serta langsung kami eksekusi,” ucap Kajari Sidoarjo Arief Zahrulyani melalui Kasi Intelijen Aditya Rakatama pada , Senin (20/12/2021).

Aditya mengungkapkan, terpidana Budiman ditangkap di Jalan Raya Janti, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ketika itu terpidana sedang berada di rumahnya.

“Sedang berada di rumahnya. Kami sempat kesulitan disebabkan terpidana merubah namanya menjadi Sentot, orang kampung tahu semua. Tapi setelah kami cek identitas istri serta anaknya ternyata sama,” ungkapnya.

Penangkapan terpidana, sambung dia, berkat kerjasama yang solid tim gabungan yang terdiri dari Intelijen Kejari Sidoarjo bersama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca juga :  Ada yang lain?. Ga da deh. Gus Muhaimin ae wes 2024, Gaaassss…[email protected] @dpp_pkb @dpwpkbj…

“Setelah tertangkap, terpidana langsung kami eksekusi di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Wirogunan, Yogyakarta untuk menjalani hukuman pidana penjara selama empat (4) tahun,” jelasnya.

Budiman merupakan terpidana ke-6 yang dieksekusi ke tahanan terkait perkara korupsi pengadaan lahan Gardu Induk PLN di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo seluas 28.120 meter persegi pada tahun 2007 silam.

Budiman dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara serta uang pengganti sebesar Rp 50 juta. Vonis tersebut dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.35 K/Pid. Sus/2013 yang sudah incrah.

Selain Budiman, ada sejumlah terpidana dari panitia pengadaan lahan PLN yang terlibat dalam perkara yang merugikan negara sebesar Rp 3,2 miliar itu telah dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor Kejari Sidoarjo. Mereka diantaranya, Slamet Hariyanto serta Zulkarnain Kemas.

Bukan hanya itu, Agus Sukiranto yang berperan sebagai broker atas pengadaan lahan, serta Camat Tanggulangin Abdul Halim serta Kades Boro, Arif Mahmudi juga telah dieksekusi.

Baca juga :  Catat! Janji Bupati Sidoarjo Tuntaskan Program Prioritas di Tahun 2022

Sedangkan satu terpidana yaitu Sri Utami, yang notabenya panitia pengadaan lahan saat itu hingga saat ini tengah diburu tim jaksa eksekutor.

Perkara ini berawal dari kepentingan PLN mencari lahan untuk Gardu Induk (GI) baru disebabkan gardu yang ada di Porong terdampak Lumpur Lapindo. Pihak PLN menunjuk panitianya terdiri dari Zulkarnain Kemas, Sri Utami, Budiman serta Slamet Hariyanto yang semuanya ialah pegawai PT PLN Proyek Pembangkit Jaringan Jawa Bali serta Nusra (Prokiting JBN).

Awalnya, Panitia Pengadaan lahan mengajukan Surat Permohonan ke Bupati Sidoarjo, setelah surat turun Ir. Sri Utami serta Slamet Hariyanto mengirimkan surat No. 073/13/PROKITING JTBN/2007 ke Kepala Desa Boro,  Arif Mahmudi. Permohonan berintikan Pemanfaatan Tanah kas (TKD) Desa Boro seluas kurang lebih 20.000 m2.

Baca juga :  Begal Sadis Beraksi di Sidoarjo, Bersenjata Pedang Bacok Korban

tetapi pembebasan TKD tersebut terkendala, disebabkan PLN sebagai pihak yang membutuhkan harus mencarikan tanah penganti TKD.

disebabkan pembebasan TKD gagal, akhirnya Slamet Hariyanto selaku manager proyek memerintah panitia, Budiman serta Sri Utami untuk tanah pengganti dengan melibatkan broker tanah properti Agus Sukiranto.

Pengadaan tanah dinilai melanggar aturan disebabkan tak berhubungan langsung dengan pemilik lahan serta mengabaikan instruksi PT PLN yang mewajibkan pengadaan lahan diatas 1.000 meter persegi harus melibatkan Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah daerah setempat. Agus Sukiranto berhasil membebaskan tanah seluas 28.200 meter persegi seharga Rp 110 ribu per meter.

tetapi, Sri Utami serta Slamet Hariyanto, pegawai PLN, justru mengajukan proposal pada General Manager PT PLN harga tanah sebesar Rp 225 ribu per meter persegi hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,2 miliar yang dinikmati bersama-sama para terpidana.

 

Sumber »

Must Read

Notes notes …

Related News