29 C
Sidoarjo
BerandaNasionalNusantaraSatpol PP Segel Lima Menara Telekomunikasi Tak Ber-IMB

Satpol PP Segel Lima Menara Telekomunikasi Tak Ber-IMB

SURABAYA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, melakukan penyegelan terhadap lima menara telekomunikasi di Kecamatan Lakarsantri serta Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Penyegelan tersebut dilakukan disebabkan menara telekomunikasi itu tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Di lokasi pertama, Satpol PP Kota Surabaya mendatangi bangunan menara telekomunikasi di Jalan North Emerald Mansion TN 2 No 3 Kota Surabaya. Saat hendak melakukan penyegelan di lokasi pertama, pihak Satpol PP sempat mengalami penolakan dari pengacara pemilik menara telekomunikasi.

tetapi, setelah menyampaikan maksud serta target serta memperlihatkan surat perintah, proses penyegelan menara telekomunikasi tersebut berlangsung tertib serta tanpa perlawanan.

Satpol PP Kota Surabaya kemudian mengamankan beberapa kabel sebagai barang bukti. Kemudian bergeser ke lokasi kedua, yakni di Jalan Villa Taman Telaga Blok TJ 1 No 33 Kota Surabaya, untuk menyegel menara telekomunikasi. Selanjutnya, rombongan menuju ke Ruko Taman Gapura Blok A No 1 Kota Surabaya, untuk melakukan hal yang sama.

Baca juga :  Kementerian PUPR Berencana Bangun Tol Bawah Air di IKN Kaltim

Lokasi keempat, rombongan menuju ke Jalan North Junction Blok RB No 28 serta lokasi kelima, berada di Jalan Waterfront Blok WP 3 No 51-51 Kota Surabaya, untuk dilakukan penyegelan menara telekomunikasi, yang belum memiliki izin pendirian tower

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Surabaya, Siti Nurhayati mengatakan, penyegelan yang dilakukan oleh jajarannya merupakan tindak lanjut dari surat bantuan penertiban (Bantib) dari Dinas Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman, Cipta Karya serta Tata Ruang (DPRKP-CKTR), terkait menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB.

“Mereka sudah mendapat surat peringatan serta sanksi administrasi dari Dinas Cipta Karya serta Tata Ruang. Terkait penyegelan ini, kami sudah merapatkan dengan mengundang OPD terkait, kejaksaan serta narasumber,” katanya, kemarin.

Yati menjelaskan, bahwa pemilik menara telekomunikasi tersebut sempat mengajukan gugatan terhadap sanksi administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Cipta Karya serta Tata Ruang. tetapi pengajuan keberatan itu, ditolak oleh Dinas Cipta Karya serta Tata Ruang.

Baca juga :  Kebahagiaan orang emang beda-beda ya? Gak harus dari harta melimpah atau jabatan yang tinggi….

“Mereka kemudian melakukan banding ke Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi), tapi keberatan itu juga ditolak. Akhirnya, hal itu menjadi dasar untuk melakukan penegakan Perda, terkait menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB, sehingga pelaksanaan penyegelan berjalan hari ini,” jelas dia.

Nurhayati juga mengaku, bila pihaknya sudah berusaha untuk menghormati serta menghargai pemilik menara telekomunikasi terkait upaya melakukan banding administrasi. Hanya saja, pemilik menara telekomunikasi berasumsi jika menara tersebut ialah non seluler.

“Baik seluler serta non seluler itu harus memiliki IMB serta asumsi kedua ialah mereka memiliki izin dari Diskominfo (Dinas Komunikasi serta Informatika), tapi itu hanya izin operasional. Padahal menurut Perda 7 Tahun 2019 disebutkan, bahwa IMB itu dikenakan semua jenis bangunan apapun, baik apapun bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung,” ungkap dia,

Baca juga :  Langgar Perizinan, Kemendag Tindak Tegas PT DNA Pro Akademi

Yati mengaku bahwa pemilik menara telekomunikasi telah mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Kota Surabaya. tetapi, berdasarkan Pasal 67 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Kemudian Pasal 33 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa keputusan badan atau pejabat tata usaha itu bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Sehingga keputusan itu tetap berlaku serta hanya dapat dicabut oleh pejabat atau penerbit keputusan. Intinya mereka harus mengurus perizinan untuk bangunan menara telekomunikasi, kemudian terkait IMB harus dimiliki oleh pemilik bangunan, yaitu semua jenis bangunan,” pungkasnya. (rmt/rak)

 

Sumber »

Must Read

Related News