25 C
Sidoarjo
BerandaNasionalNusantaraPemerintah Dorong Kemampuan Produksi Vaksin serta Terapeutik Dalam Negeri

Pemerintah Dorong Kemampuan Produksi Vaksin serta Terapeutik Dalam Negeri

JAKARTA – Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus melakukan penguatan serta transformasi sistem kesehatan nasional menuju Indonesia yang mandiri serta memiliki ketahanan kesehatan yang baik. Pemerintah terus mendorong berbagai upaya penguatan, termasuk percepatan kemandirian serta pengembangan fraksionasi plasma yang menghasilkan produk derivat plasma supaya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri serta meningkatkan daya saing industri serta kapasitas industri Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa fraksionasi plasma memiliki potensi pasar yang besar serta secara global permintaan produk derivat plasma berjumlah 25 juta liter per tahun. Hal ini disampaikan dalam acara Seminar serta Rapat Kerja Teknis Tingkat Nasional Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) dengan tema “Fraksionasi Plasma” di Jakarta, Selasa (14/12).

Baca juga :  JPR Optimistis Industri Media Lebih Bergairah Tahun 2022

“Berdasarkan pengalaman dalam penanganan Covid-19, kita melihat bahwa kemampuan industri farmasi dalam negeri menjadi penting disebabkan selain menyelamatkan devisa negara juga menciptakan respon yang cepat terhadap kebutuhan dalam negeri. Alhamdulillah kemampuan sektor kesehatan kita sudah cukup responsif, apalagi kalau ditambah dengan kemampuan fraksionasi darah,” kata Menko Airlangga.

Dari sisi regulasi, berbagai aturan telah dikeluarkan sebagai bukti keseriusan Pemerintah dalam upaya pengembangan fraksionasi plasma, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah serta Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma.

Dalam PP Nomor 7 Tahun 2011, Pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan badan usaha berbadan hukum yang telah memiliki izin produksi dari Menteri untuk menjadi fasilitas penyelenggara fraksionasi plasma. Produk hasil fraksionasi plasma harus memenuhi standar mutu keamanan serta kemanfaatan untuk melindungi pengguna produk.

Baca juga :  Cak Eri Pastikan Stok Migor Aman setelah Pantau Toko Ritel Modern

Lebih lanjut, Permenkes Nomor 15 Tahun 2019 mensyaratkan fasilitas fraksionasi plasma untuk memiliki sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) untuk produk obat derivat plasma sehingga konsumen dapat meyakini bahwa produk derivat plasma yang dihasilkan berkualitas baik.

“Salah satu target Komite Penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional ialah peningkatan kemampuan produksi dalam negeri, terutama vaksin, terapeutik, serta termasuk urusan darah. Terkait fraksionasi plasma ini regulasinya sudah ada, tinggal implementasinya bahwa ini tidak hanya melibatkan BUMN tetapi juga boleh melibatkan swasta,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir pada kesempatan tersebut yakni Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksosno Harbuwono, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla beserta jajaran, Direktur Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor serta Zat Adiktif  Badan Pengawas Obat serta Makanan Lucia Rizka Andalusia, serta Kepala Divisi Perencanaan serta Strategi Bisnis PT Bio Farma (Persero) Taufik Wilmansyah. (ltg/fsr)

Baca juga :  Toko Mekari, Outlet Produk Olahraga Berkualitas, Terlengkap serta Bergaransi

Sumber »

Must Read

Related News