26 C
Sidoarjo
BerandaNasionalNusantaraPemkot Surabaya Beri Relaksasi Pajak BPHTB hingga 50 Persen

Pemkot Surabaya Beri Relaksasi Pajak BPHTB hingga 50 Persen

SURABAYA – Pemkot Surabaya memberikan relaksasi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah serta Bangunan (BPHTB) hingga 50 persen sampai 31 Desember mendatang. Diskon tersebut sebagai stimulan supaya badan serta perorangan segera membayar pajak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan serta Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Rachmad Basari mengatakan, pemkot memberikan percepatan pelayanan perizinan serta insentif fiskal berupa pengurangan, peringanan, serta atau pembebasan sanksi administrasi pajak BPHTB. Pemberian insentif ini diberikan pada wajib pajak orang pribadi serta badan untuk setiap perolehan hak atas tanah serta bangunan yang melakukan peralihan hak mendapatkan insentif BPHTB.

“Insentif besaran perolehan BPHTB ini dibagi menjadi tiga periode sesuai tanggal yang berlaku,” kata Rachmad Basari, Kamis (28/10).

Baca juga :  Humas PN Surabaya Bilang Hakim Itong Tak Punya Riwayat Negatif

Pemberian relaksasi itu dilakukan sejak 26 Oktober serta berlaku hingga 10 November. Di periode pertama itu badan atau perorangan yang membayar mendapatkan pengurangan nilai perolehan objek pajak (NPOP) sebesar 50 persen. Kemudian periode kedua berlaku 11 November hingga 5 Desember.

“Mereka yang membayar BPHTB dengan NPOP sampai dengan Rp 1 miliar diberikan pengurangan 50 persen. Sedangkan NPOP antara Rp 1miliar sampai Rp 2 miliar, diberikan pengurangan 25 persen serta NPOP lebih besar dari Rp 2 miliar akan diberikan insentif 10 persen,” terangnya.

Selanjutnya, periode ketiga 6-31 Desember 2021, dengan ketentuan NPOP sampai Rp 1 miliar diberi pengurangan 50 persen. Sedangkan NPOP antara Rp 1-2 miliar mendapat insentif 15 persen. Kemudian, untuk NPOP lebih besar dari Rp 2 miliar diberi insentif 5 persen.

Baca juga :  Mau Daftar di Unesa? Perhatikan 10 Prodi Favorit serta Tips Lolos SNMPTN

Terkait penghapusan sanksi administrasi, ia minta masyarakat untuk lebih cermat. Pasalnya, penghapusan sanksi ini diberikan pada masyarakat dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran pokok BPHTB serta keringanan.

“Penghapusan sanksi administrasi ini terhadap keterlambatan pembayaran angsuran pokok BPHTB tidak berlaku surut. Juga tidak dapat direstitusi atau kompensasi,” ungkapnya. (rmt/rek)

Sumber »

Must Read

Related News