28 C
Sidoarjo
BerandaNasionalNusantaraKementerian Perdagangan Raih Anugerah “Badan Publik Informatif” Tahun 2021

Kementerian Perdagangan Raih Anugerah “Badan Publik Informatif” Tahun 2021

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) meraih penghargaan “Badan Publik Informatif” tahun 2021. Kemendag merupakan satu dari 83 badan publik yang diberi penghargaan dari total 337 badan publik yang dinilai.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menerima penganugerahaan tertinggi di bidang pelayanan informasi publik ini secara daring dengan disaksikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Penghargaan diberikan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) secara daring, hari ini, Selasa (26/10).

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan selamat pada badan publik yang telah memperoleh kualifikasi sebagai badan publik yang informatif. “Penganugerahan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi yang tiada henti,” jelas Wapres.

Pengelolaan keterbukaan informasi publik ini, lanjut Wapres, dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik serta transparan. “Hasil penilaian ini juga diharapkan menjadi sarana introspeksi semua sarana badan publik untuk terus jaga serta meningkatkan kinerja pelayanan publik serta produktivitasnya walaupun di tengah masa pandemi Covid-19,” jelas Wapres.

Wapres juga berpesan supaya badan publik harus menyediakan informasi yang Persis, benar, serta tidak menyesatkan serta selalu berpedoman pada prinsip ketentuan serta tata cara yang berlaku dalam pemenuhan hak serta kewajiban atas informasi publik.

Kementerian Perdagangan Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2021Pada tahun ini, terdapat 337 badan publik yang terdiri dari kementerian, pemda, LNS, LN serta LPNK, parpol, universitas negeri, serta BUMN yang mengikuti monev Keterbukaan Informasi Publik, sejumlah 83 badan publik masuk pada klasifikasi “Informatif” atau meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sejumlah 60 badan publik. (ISTIMEWA)

Baca juga :  Anak Bos MNC Ini Resmi Dipacari Kevin Sanjaya

Implementasi Keterbukaan

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana dalam sambutannya menyampaikan, hasil penganugerahaan monitoring serta evaluasi keterbukaan informasi publik ini bukanlah suatu ajang kontestasi antarbadan publik, melainkan dapat dijadikan tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik di tanah air.

“KIP akan terus berupaya meningkatkan pelayanan serta pengelolaan informasi publik hingga menjadi ‘informatif’ di jajaran badan publik. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh badan publik yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Diharapkan ke depannya pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi lebih berkualitas serta memberikan manfaat bagi bangsa serta negara,” ujar Gede.

jaga Kepercayaan

Sementara itu, Sekjen Kemendag Suhanto menyambut baik capaian ini. Dari hasil monitoring serta evaluasi KIP, Kementerian Perdagangan meraih nilai 93,07 sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Badan Publik Informatif di tahun 2021. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang pada saat itu Kementerian Perdagangan meraih predikat “Menuju Informatif” dengan nilai 89,3.

“Saya mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian Perdagangan yang telah mewujudkan pentingnya keterbukaan informasi publik serta tata kelola pemerintah yang lebih bersih, transparan, efektif serta efisien, akuntabel, serta terpercaya,” jelas Suhanto.

Predikat “Informatif” ini, lanjut Suhanto, membuktikan upaya serta komitmen Kementerian Perdagangan untuk menjadi Badan Publik yang informatif serta memberikan informasi yang cepat serta tepat bagi masyarakat. Termasuk para pelaku usaha serta para pemangku kepentingan lainnya, sekalipun di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat.

“Kementerian Perdagangan akan terus jaga kepercayaan masyarakat serta para pemangku kepentingan terkait dengan terus melakukan berbagai inovasi untuk memberi kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi di sektor perdagangan,” tegas Suhanto.

Baca juga :  MENTERI PPN: Nama Ibu Kota Negara yang Baru di Kaltim ialah Nusantara

1635333285 436 Kementerian Perdagangan Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2021Penilaian keterbukaan informasi oleh KIP ini merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Dengan capaian peringkat “Informatif”, maka Kemendag berhasil melampaui target IKU Sekretariat Jenderal tahun 2021 (Peringkat “Menuju Informatif”). (ISTIMEWA)

Tekad yang sama juga disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Ani Mulyati. “Kami akan jaga serta bahkan terus meningkatkan capaian ini di masa mendatang. Kami juga menerima kritik, saran, serta masukan yang bersifat membangun demi perbaikan ke depan,” ujar Ani.

Ani menjelaskan, sejumlah inovasi yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan di antaranya layanan perizinan secara daring melalui aplikasi INATRADE yang terintegrasi dengan INSW serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, penerapan tanda tangan digital (digital signature) untuk perizinan yang bekerja sama dengan BSSN sejak tahun 2018. Pelaku usaha juga diberikan akses untuk melakukan penelusuran terhadap proses perizinan tersebut, sehingga pada pelaksanaannya perizinan di Kemendag dilakukan secara transparan.

Inovasi terbaru yang dilakukan Kemendag, lanjut Ani, yaitu yaitu konsultasi virtual melalui aplikasi zoom serta pengembangan layanan chatbot “Avida” atau Asisten Virtual Dagang. Chatbot menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk menjawab pertanyaan umum seputar kementerian perdagangan khususnya terkait dengan perizinan yang banyak ditanyakan.

“Inovasi ini dilakukan disebabkan pada 2021 Kemendag menerima sebanyak 38.231 permohonan informasi. Angka ini naik signifikan 1.506 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 2.539 permohonan informasi,” ungkap Ani.

Kementerian Perdagangan, khususnya Biro Hubungan Masyarakat akan terus memperkuat serta mengembangkan inovasi bidang informasi publik. “Pelayanan publik kamk harapkan akan terus meningkat serta membantu seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan bisnisnya yang nantinya juga akan meningkatkan perekonomian Indonesia,” pungkas Ani.

Baca juga :  Nigeria Jadi Tim Ketiga yang Lolos ke 16 Besar Piala Afrika

Sekilas Pelaksanaan Monitoring serta Evaluasi

Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring serta Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik setiap tahun. Hal ini merupakan salah satu amanah dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mewujudkan tata kelola penyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, serta efisien (good governance).

Kegiatan monev keterbukaan informasi publik dilakukan pada kementerian, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, lembaga negara serta lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, BUMN, serta partai politik dangan melibatkan tim independen serta juri independen yang berkompeten serta berpengalaman di bidang keterbukaan informasi serta dilakukan melalui beberapa tahap dimulai dari sosialisasi, pengisian kuesioner, verifikasi kuesioner, penyampaian video keterbukaan informasi serta presentasi keterbukaan informasi publik di hadapan juri.

Monev Keterbukaan Informasi memiliki target serta prinsip pelaksanaan secara objektif, akuntabel, partisipatif, serta berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh rangkaian tahapan monitoring serta evaluasi di tahun 2021. Beberapa tahapan penilaian akan melibatkan tim independen serta juri independen. Komisi Informasi Pusat dapat secara proaktif melibatkan pihak yang berkompeten serta berpengalaman di bidang keterbukaan informasi untuk turut menilai standar keterbukaan informasi di badan publik.

Tahun ini badan publik yang mengikuti monev KIP sebanyak 337 badan publik. Dari jumlah tersebut sebanyak 83 badan publik meraih kategori “Informatif”, 63 badan publik meraih kategori “Menuju Informatif”, 54 badan publik masuk dalam kategori “Cukup Informatif”, 37 badan publik masuk dalam kategori “Kurang Informatif”, serta sebanyak 100 badan publik dalam kategori “Tidak Informatif”. (*/jay)

Sumber »

Must Read

Related News