29 C
Sidoarjo
BerandaNasionalNusantaraKementerian Perdagangan Ungkap Ada 31.553 Depot Air Minum Tak Higienis

Kementerian Perdagangan Ungkap Ada 31.553 Depot Air Minum Tak Higienis

BANYUWANGI – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus melakukan upaya untuk melindungi konsumen Indonesia terhadap segala produk-produk yang dikonsumsi masyarakat. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen serta Tertib Niaga (PKTN) telah menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait perlindungan konsumen tersebut. Salah satunya dugaan pelanggaran depot air minum (DAM).

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono memaparkan temuan tersebut dalam diskusi panel Penyuluhan Perlindungan Konsumen yang digelar di Aston Banyuwangi Hotel and Conference Center, Banyuwangi, Jawa Timur Selasa lalu. Kegiatan ini mengusung tema “Perlindungan Konsumen, Indonesia Maju”.

“Dugaan pelanggaran DAM lainnya meliputi alat ultraviolet (UV) yang sebagian besar melewati batas maksimal pemakaian serta hanya 1.183 yang bersertifikat serta 28.719 yang Layak Higienitas Sanitas Pangan (HSP) dari 60.272 DAM isi ulang yang tercatat. Banyak pula DAM menyediakan galon bermerek serta stok air minum dalam wadah siap dijual yang melanggar ketentuan serta merugikan perusahaan pemilik galon,” papar Dirjen Veri.

Veri juga menyebutkan temuan dugaan pelanggaran produk emas, seperti gelang yang ditambah material kabel di dalamnya untuk memanipulasi berat serta perhiasan emas yang dijual dengan kadar emas serta hasil uji kadar emas di bawah yang dijanjikan pada konsumen. Selanjutnya dijelaskan pula temuan cincin kuningan berlapis emas yang dijual dengan kadar emas 80 persen serta penggunaan material lain (per/spiral) yang dihitung sebagai berat emas di dalam gelang.

Baca juga :  menurut e pean iki asli ta hoax?kiriman dari @mauluddin.20 nang makam dewi sekardadu jam 00.1…

Selain terkait isu depot air minum serta emas, Dirjen Veri juga menjelaskan terkait ketidaksesuaian (discrepancy) pengukuran pada distribusi BBM. “Flowmeter dipergunakan saat transaksi atau penyerahan BBM ke pihak SPBU. Jika flowmeter tidak ditera, akan menimbulkan kerugian bagi konsumen sekaligus negara,” terang Veri.

Veri juga memastikan akan terus menggalakkan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen. Kegiatan ini meliputi pendidikan usia dini, pembinaan pelaku usaha untuk pemenuhan standar serta pengendalian mutu; pengawasan barang beredar; serta pengukuran serta takaran secara tepat. Tidak ketinggalan memastikan tertib niaga di semua pasar serta gerai transaksi perdagangan.

“Di samping pelaku usaha yang bertanggung jawab, konsumen yang cerdas, teliti, serta memahami hak serta kewajiban sangatlah dibutuhkan dalam rangka mewujudkan iklim perdagangan yang baik,” ungkap Veri.

Baca juga :  Persebaya Perkuat Lini Belakang Jelang Hadapi PSS

Veri menambahkan, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia pada 2020 ialah 49,07 atau berada pada level Mampu. “Nilai tersebut menunjukkan bahwa konsumen telah mampu menggunakan hak serta kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri serta lingkungannya,” jelas Veri.

IKK merupakan parameter bagaimana masyarakat di sebuah negara memiliki tingkat keberanian sebagai konsumen bila merasa tidak puas terhadap produk serta pelayanan atau merasa dirugikan produsen dalam suatu aktivitas jual-beli produk barang atau jasa. IKK Indonesia berada di nilai 41,70 pada 2019 serta 40,41 pada 2018.

Penyuluhan Pelindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan edukasi pada konsumen untuk menjadi konsumen cerdas serta berdaya. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta pemahaman tentang perlindungan konsumen serta melaksanakan kebijakan, strategi, serta program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, serta deradikalisasi.

Baca juga :  Ada yang lain?. Ga da deh. Gus Muhaimin ae wes 2024, Gaaassss…[email protected] @dpp_pkb @dpwpkbj…

“Diharapkan sosialiasi ini juga dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam menanggulangi terorisme serta radikalisme. Kepedulian masyarakat dapat menekan aksi teror-teror yang sangat merugikan masyarakat serta negara, serta dapat menunjang kegiatan ekonomi,” tandas Veri

Bertindak sebagai panelis yaitu Dirjen Veri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Halim, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono. Sebagai moderator ialah Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, serta Perdagangan Kabupaten Bayuwangi Nanin Oktaviantie.

Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, organisasi masyarakat, pemuda, serta karang taruna yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. (*/jay)

Sumber »

Must Read

Related News