29 C
Sidoarjo
BerandaNasionalNusantaraAustralia Akan Tindak Medsos yang Memuat Konten Fitnah

Australia Akan Tindak Medsos yang Memuat Konten Fitnah

MELBOURNE – Pemerintah Australia mempertimbangkan sejumlah tindakan yang akan membuat pengelola media sosial lebih bertanggung jawab atas konten pencemaran nama baik yang diunggah di platform mereka. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi Paul Fletcher, Minggu (10/10).

“Kami mengharapkan sikap yang lebih tegas dari platform,” kata Fletcher dalam wawancara dengan ABC, lembaga penyiaran milik pemerintah. “Sudah sangat lama mereka bebas dari tanggung jawab atas konten yang disiarkan di situs mereka.”

Debat tentang hukum fitnah serta pencemaran nama baik di negara itu semakin panas setelah Perdana Menteri Scott Morrison pada Kamis menyebut media sosial sebagai “istana pengecut”.

Dia mengatakan platform media sosial seharusnya diperlakukan sebagai penerbit ketika komentar-komentar anonim yang mencemarkan nama baik dipublikasikan.

Baca juga :  Jual Sabu Digerebek di Kupang Gunung Timur

Fletcher mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan opsi tersebut serta cakupan tanggung jawab platform seperti Twitter serta Facebook ketika materi fitnah disiarkan di situs mereka.

Saat ditanya apakah pemerintah akan mempertimbangkan undang-undang yang akan mendenda platform media sosial disebabkan memuat materi yang memfitnah, Fletcher mengatakan pemerintah sedang mengkaji “seluruh aspek” dari tindakan yang akan diambil.

“Kami akan melihat hal itu. Kami akan menjalani proses secara sistematis serta hati-hati,” kata dia. “Dengan berbagai cara, kami mendalami gagasan tentang konten mana yang dapat disiarkan tanpa melanggar hukum.”

Mahkamah Agung Australia bulan lalu memutuskan bahwa penerbit dapat dimintai tanggung jawab atas komentar publik di forum daring, sebuah putusan yang membenturkan Facebook serta media massa satu sama lain.

Baca juga :  Bos Investasi Alkes Fiktif Tilap Uang Rp 30 Miliar

Putusan itu juga membunyikan alarm bagi semua sektor yang berinteraksi dengan publik lewat media sosial, serta mendorong perlunya revisi atas hukum pencemaran nama baik di Australia. (antara/jay)

Sumber »

Must Read

Related News