26 C
Sidoarjo
BerandaSidoarjo RayaHukum KriminalOptimisme Pelaku Usaha Properti Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Optimisme Pelaku Usaha Properti Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan II-2021 sebesar 7,07% (yoy) menjadi momentum pemulihan yang memberikan optimisme bagi seluruh pelaku ekonomi. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan surplus selama 16 bulan berturut-turut serta mencapai US$4,74 miliar atau tertinggi sejak Desember 2006. Ditambah lagi kondisi nilai tukar yang relatif stabil serta cadangan devisa yang mencapai US$144,8 miliar pada akhir Agustus 2021 mengindikasikan bahwa ketahanan sektor eksternal cukup kuat.

“Pertumbuhan positif di seluruh sektor serta meningkatnya permintaan menandakan bahwa upaya Pemerintah sudah pada jalur yang tepat. Capaian pemulihan ini seiring dengan program penanganan Covid-19 yang semakin efektif serta tren penambahan kasus harian di tingkat nasional terus menurun. Per 2 Oktober 2021, positivity rate nasional per minggu sebesar 0,98%,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Properti Indonesia Award, secara virtual pada Rabu (6/10).

Baca juga :  NDUREN nang KH mukminmagrib surup2 mimin di ajak nduren karo mbak @mayasiiiii , mumpung malmin…

Keberlangsungan sektor usaha properti menjadi salah satu fokus utama Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Saat ini penduduk perkotaan di Indonesia telah mencapai 56,7% yang diprediksi akan mencapai 66,6% di 2035 serta 72,8% di 2045. Di samping itu, masih ada 15,5 juta orang yang tinggal di rumah tidak layak pada 2020. untuk itu, sektor properti terus didorong supaya terus berkontribusi aktif dalam penyediaan hunian yang layak serta diperlukan strategi yang tepat dalam situasi pandemi Covid-19.

“Sektor properti memiliki multiplier-effect baik dari sisi forward-linkage maupun backward-linkage terhadap 174 sub sektor industri baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyerapan tenaga kerja langsung di industri properti juga mencapai hingga 19 juta orang,” tutur Menko Airlangga.

Berbagai insentif yang telah diberikan oleh Pemerintah antara lain kebijakan Loan to Value (LTV) serta Financing to Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti. Pada tahun 2021 Pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan pemberian insentif PPN yang telah diberikan sejak bulan Maret hingga Agustus serta telah diperpanjang hingga Desember 2021.

Baca juga :  Vaksin Merah Putih Produksi Unair Bakal dipergunakan untuk Booster

“Kebijakan PPN ditanggung Pemerintah telah memberikan dampak pada pergerakan pasar pada segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke atas serta pertumbuhan penjualan terjadi secara signifikan pada segmen rumah dengan harga Rp500 juta sampai Rp1 miliar serta di atas Rp2 miliar,” kata Menko Airlangga.

Hasilnya, pada kuartal II tahun 2021 PDB sisi produksi sektor jasa real estate mampu tumbuh 2,82 persen serta ini lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang sebesar 0,94 persen. Sementara sektor jasa konstruksi juga tumbuh sebesar 4,42 persen secara tahunan. Dari segi investasi, Penanaman Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 7,54 persen secara tahunan didukung oleh pertumbuhan bangunan.

“pada pelaku usaha properti serta pemangku kepentingan pembangunan ekonomi lainnya saya minta supaya tetap optimis serta terus bersemangat guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Mesin pertumbuhan ekonomi saat ini dalam tren membaik serta situasi pandemi pun semakin terkendali. Simplifikasi regulasi serta perizinan termasuk di bidang properti juga sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” jelas Menko Airlangga.

Baca juga :  BPS: Kinerja Ekspor Jatim pada September 2021 Naik 0,17 Persen

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga berharap bahwa industri properti tanah air harus dapat mengambil pelajaran dari kasus gagal bayar utang dari perusahaan-perusahaan internasional.

“Pelajaran pertama ialah kehati-hatian saat mengekspansi bisnis yang harus dibarengi dengan proyeksi pendapatan yang realistis serta menghindari agresivitas dalam berutang. Pelajaran selanjutnya ialah industri harus mengutamakan transparansi dalam pelaporan keuangannya serta menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga. (ltg/fsr)

Sumber »

Must Read

Related News