Jumat, 16 April 2021
32 C
Sidoarjo
Jumat, 16 April 2021
JatimKesal PTSL Tak Realisasi, Warga minta Uang Pembayaran Dikembalikan

Kesal PTSL Tak Realisasi, Warga minta Uang Pembayaran Dikembalikan

LAMONGAN – Mengaku kesal Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak realisasi pada tahun 2021 ini. Warga Desa Kesambi Kecamatan Pucuk minta sejumlah uang yang sudah dibayarkan supaya dikembalikan.

Tahapan awal sudah dilaksanakan mulai dari pembentukan panitia kelompok masyarakat (Pokmas). Ironisnya, sebagian warga sudah ada yang dimintai untuk membayar serta besarannya juga bervariasi, tetapi ada juga yang belum bayar.

” Saya mengaku sangat kecewa, program PTSL tahun ini kami tanyakan kepastiannya ada apa tidak. Kalau ada justru saya sangat bersyukur, kalau tidak ada ya dikembalikan semua uangnya,” tutur warga.

Warga mengatakan, besaran nilainya beragam ada yang sudah dimintai membayar Rp 400 ribu per bidang sertifikat, serta ada yang Rp 200 ribu. Kalau sudah diukur, kata dia, itu dibayar lagi Rp 200 ribu serta harus dilunasi semua.

Baca juga :  Berkah Ramadhan, Penjual Es Kelapa Muda di Lamongan Laris Manis

Pada bulan Januari pendaftaran tempat pembayarannya ke ketua panitia saudara Sugianto dengan bendaharanya saudara Wardi. untuk jumlahnya sekitar 570 pemohon.

Diketahui bahwa program ini mandek tidak ada tindak lanjut. Informasi pada tanggal 1 Februari pak kades tidak hadir saat diundang ke BPN terkait program PTSL desa Kesambi.

” Yang kami dengar seperti itu, benar apa tidaknya saya kurang mengetahui kebenarannya. tetapi setelah mendengar informasi dari warung di sebelah jalan raya itu ternyata Desa Kesambi tidak tercantum dalam program PTSL,” ucap warga.

Kepala Desa Kesambi Ainun Najib saat dikonfirmasi awak media dikediamannya Senin (22/02) mengungkapkan, berkaitan dengan program PTSL Desa Kesambi ini, Pokmas sudah terbentuk jadi tinggal jemput bola.

” Desa Kesambi keadaan tanahnya yang belum bersertifikat serta banyak yang mendaftar serta tahun 2021 ini Kesambi tidak masuk proyeksinya di BPN,” tutur Kades.

Baca juga :  Polda Jatim Bersama Jajaran Musnahkan Ratusan Kilo Gram Narkoba Berbagai Jenis

Kades menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 1.293 bidang, sudah ada tanda terimanya, tapi belum di Acc. disebabkan Desa Kesambi ini zona sertifikatnya sudah banyak, di BPN itu ada zona database serta diakomodir nanti di tahun 2022 setelah 5 desa selesai.

” Tetap kita jalankan, warga kita suruh matok semua besok tinggal clear nanti saat pelaksanaan tinggal kroscek tapal batasnya jadi jemput bola,” tandasnya.

Kemudian, sambung kades, di tanah itu kan secara Yuridis ada yang milik mbahnya itu ditempati, jangan sampai dikemudian hari nanti terjadi gejolak.

” Terkait biayanya sudah saya serahkan pada musyawarah mufakat. Seluruhnya ikut asal tidak bermasalah. Pasti nanti sesuai dengan program yang di inginkan oleh pak presiden RI Joko Widodo,” terangnya.

Baca juga :  Berpotensi Korupsi serta Merugikan Negara, Dugaan Data Fiktif Program PKBM Ditanggapi Bupati Ngawi

Terpisah, Bagian Tata Usaha BPN Lamongan Darmawang menuturkan, kalau masalah penetapan lokasi, memang tidak dapat mengakomodir semua permohonan desa, disebabkan keterbatasan target.

” Mudah-mudahan di tahun 2021 ini sampai dengan tahun 2024 mendatang sudah tuntas semuanya,” ujar Darmawang saat dihubungi melalui WhatsApp nya Kamis (25/02/2021).

Dia menjelaskan, berkaitan dengan masalah besaran biaya PTSL di desa tersebut, itu ialah kewenangan desa itu sendiri.

” Terkait dengan pemasangan batas sebelum PTSL, malah ini patut dicontoh.
Pemasangan tanda batas termasuk pemeliharaannya merupakan kewajiban masyarakat sejak dia menguasai tanah itu, jadi bukan disebabkan ada PTSL terus baru dipasang batasnya,” pungkasnya.

(Ard)

Sumber »

Komentar

Konten Terbaru