Jumat, 16 April 2021
31 C
Sidoarjo
Jumat, 16 April 2021
JatimAshari : Pasal yang Diperdebatkan di Tatib Pemilihan Wawali Kota Kediri Tak...

Ashari : Pasal yang Diperdebatkan di Tatib Pemilihan Wawali Kota Kediri Tak Berubah

FOTO : H.Ashari, S.H., Ketua Pansus Pembentukan Tata Tertib Pemilihan Wakil Wali Kota Kediri sekaligus Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri

.

KEDIRI- Tata tertib (tatib) pemilihan Wakil Wali Kota Kediri hasil pansus sudah dievaluasi oleh Bagian Hukum Provinsi Jawa Timur. Hal ini, memasuki babak baru akan kekosongan kursi Wakil Wali Kota Kediri, sepeninggal Wakil Wali Kota Kediri Ning Lik (Alm).

H. Ashari, S.H., Ketua Pansus Pembentukan Tata Tertib Pemilihan Wakil Wali Kota Kediri, menjelaskan, ada beberapa pasal yang harus diubah, tetapi secara umum, tata tertib yang sudah disusun oleh pansus tidak mengalami perubahan.

.

Menurut Ashari, beberapa perubahan di antaranya terkait panitia pemilihan khusus. Kalau pada draf awal jumlah anggota panitia pemilihan sejumlah fraksi yang ada, tetapi hasil evaluasi ini jumlahnya kurang lebih sama dengan jumlah anggota pada komisi.

Baca juga :  Lagi, Si Jamal Beraksi Bagikan Paket Sembako untuk Sopir Angkot

.

Disamping itu, kata Ashari, masa kerja dari panitia pemilihan, yang sebelumnya masa kerja panitia pemilihan akan berakhir setelah adanya penetapan calon terpilih.Tetapi, hasil evaluasi ini menyebutkan masa tugasnya hanya berlaku 6 bulan sejak ditetapkan oleh paripurna serta berkewajiban melaporkan kinerjanya pada paripurna sebelum masa kerjanya berakhir.

.

Menurutnya, selama ini Pasal 6 Ayat 3 dalam Tatib, menimbulkan penolakan dari sebagian besar fraksi di DPRD Kota Kediri. Dalam pasal tersebut menyatakan, anggota DPRD Kota Kediri yang ditetapkan sebagai calon wakil wali (wawali) kota sebagaimana dimaksud Ayat (1), wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD, tidak mengalami perubahan.

.

” Hasil evaluasi ini telah mempertegas pasal yang menjadi perdebatan di antara fraksi di DPRD Kota Kediri selama ini. Dari awal, saya sebagai Ketua Pansus sekaligus mewakili Fraksi Partai Demokrat sudah mengkaji secara mendalam pasal-pasal dalam tatib tersebut yang saya sesuaikan dengan aturan di atasnya,” kata Ashari, Rabu (24/2/2021).

Baca juga :  Perduli Bencana Alam, Kapolda Jatim: Pelepasan KRI Tanjung Kambani-971 untuk Penanggulangan Bencana di Flores NTT

.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri ini juga mengatakan, walaupun ini ialah hajat DPRD Kota Kediri, tetapi dewan tidak dapat serta merta membuat aturan sendiri. Semua harus disesuaikan dengan aturan di atasnya.

.

“Sebagai Ketua Pansus, saya minta tatib hasil evaluasi ini segera ditetapkan oleh DPRD Kota Kediri melalui paripurna,supaya tahapan-tahapan pelaksanaan dalam tatib segera dapat dilakukan,” tutup Ashari.(jyb/ary)

Sumber »

Komentar

Konten Terbaru