/*
*/
Kamis, 21 Januari 2021
30 C
Sidoarjo
Kamis, 21 Januari 2021
Pilkada Serentak 2020 Ojo Diremehkan PR Iki!

Ojo Diremehkan PR Iki!

Opini: Catur Oparasyid

KABAR menyejukan ketika Bambang Haryo S – Taufiqulbar mengurungkan niatnya melepas gugatan hasil Pilkada Sidoarjo 2020. Inilah bagian dari kearifan berdemokrasi. Kepentingan menjaga keseimbangan di arena publik terasa lebih penting ketimbang yang lain. Ahmad Muhdlor Ali, Bambang Haryo S dan kelana Aprilianto layak memperoleh apresiasi positif. Begitu pula Subandi, Taufiqulbar dan Bunda Dwi Astutik yang telah mendampingi dan berjuang bersama di arena pesta demokrasi.

Jemput Perubahan untuk Sidoarjo Lebih Baik dan Berkelas, bisa jadi spirit menggerakan roda pembangunan. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2020 – 2024 pun perlu melibatkan para kandidat seperti BHS – Taufiq dan Mas Kelana – Bunda Dwi Astutik membangun kabupaten ini. Pemikiran mereka layak diakomodir sebagai penguat terciptanya pondasi kesejahteraan warga kampung atau desa. Begitu pula, bagaimana dana APBD digunakan tepat rencana dan sinergis agar tidak mensisakan Silpa cukup besar plus menggiatkan hadirnya investasi.

Ojo Dianggap Remeh!
Inilah sebagian pekerjaan rumah yang tak bisa dianggap remeh. Tahun 2018, APBD Sidoarjo menembus peringkat 2 se Jatim, setelah Surabaya. Jumlahnya Rp 4,99 triliun. Prestasikah ini? Silahkan dimaknai sendiri. Tingginya jumlah APBD ini karena penambahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2017. Mengapa? Ternyata tidak sedikit program ambyar; tak sesuai rencana dan rendah serapan.

Perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, ada Silpa Rp 864 miliar dan ditambahkan pada APBD 2018 setelah perubahan. Kepastian perubahan besaran APBD terungkap dalam rapat paripurna di gedung DPRD Senin, 17 September 2018. Serapan triwulan ketiga APBD 2018, hanya 48,22 persen; idealnya sudah lebih 70 persen. Dampak rendahnya serapan, catatan Silpa tahun 2019 melonjak Rp 1,128 triliun. Alasannya sama! Ada sejumlah paket pekerjaan dinas belum masuk sistem lelang atau gagal lelang. Kok bisa? Itu buktinya ada. Tiga tahun bro masih tidak berubah. Mungkinkah itu menyangkut ‘kualitas’ proporsionalitas dan profesionalitas ASN.

Ini ada lagi. Bila ingin lebih mengoptimalkan hadirnya investasi dan investor, jangan mengabaikan jumlah lahan – lahan terlantar. Di antara lahan-lahan tak terurus itu, ada yang sudah memperoleh ijin tapi tidak segera dibangun; dikuasai para spekulan; milik para developer atau pengembang. Rata-rata masalahnya terkait proses jual beli dan belum beres pembayaran pajak; dan berbagai persoalan lain.

Bila lahan terlantar itu tak ditertibkan, dampaknya jadi tempat pembuangan sampah penduduk. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pun tampak belum peduli. Salah satu bukti di Kecamatan Sidoarjo Kota; monggo disidak sekitar perumahan Bumi Citra Fajar, sekitar kelurahan Rangkah dan Bluru, dan beberapa tempat di lingkar timur. Ini belum termasuk 17 kecamatan lain di pinggiran wilayah Delta Brantas.

Bukan hanya soal sampah. Bila lahan terlantar itu dimiliki spekulan; harganya pasti melambung tinggi. Transaksinya bukan lagi berpijak NJOP alias nilai jual objek pajak; bisa lebih dari itu merujuk harga pasar. Buntutnya, bagaimana investasi atau investor masuk bila harga tanah cukup memberatkan. Belum lagi kendala lain yang tak kalah penting yaitu tingginya upah pekerja yang melahirkan rumor ‘larinya’ para pengelola sektor industri. Ini belum belum termasuk beragam persoalan lain yang ‘kurang bersahabat’. Apa itu? Undang mereka dan berdialoglah.

Pekerjaan rumah ini tentu lebih penting dari pada terbius euforia kemenangan dan ‘melupakan’ hakekat sebagai pemimpin rakyat terpilih. (Penulis Buku Sidoarjo)

Komentar