/*
*/
Kamis, 21 Januari 2021
30 C
Sidoarjo
Kamis, 21 Januari 2021
Pilkada Serentak 2020 'Gugatan' di Sela Jemput Perubahan

‘Gugatan’ di Sela Jemput Perubahan

Opini: Catur Oparasyid

PILKADA Sidoarjo 2020 masih sisakan perkerjaan rumah bagi KPUD. Ketidakrelaan paslon nomer 2 terkait keputusan rakyat menguatkan keinginan melakukan ‘gugatan’. Memang tidak ada larangan. Peserta pemilihan kepala daerah boleh mengajukan keberatan dengan alasan, bukti dan saksi memadai. Berikut ada sekilas catatan kecil.

Menggugat! Benarkah itu perlu dilakukan? Bukankah Pilkada di Sidoarjo sudah berjalan aman dan lancar. Jumlah suara sah di Pilkada Sidoarjo 2020 tercatat 973.876 suara dan ada 38.544 suara tidak sah.

Pasangan Achmad Muhdlor Ali – Subandi dinyatakan unggul dengan perolehan 387.766 suara. Bambang Harjo-Taufiqulbar kantongi 373.516 suara dan Kelana Aprilianto – Dwi Astutik memperoleh 212.594 suara. Hasil ini ditetapkan KPUD melalui rapat pleno terbuka Rabu (16/12/2020).

Mungkinkah masih ada peristiwa luar biasa lain yang lolos dari pengawasan KPUD dan Bawaslu atau aparat penegak hukum lain? Beragam rumors pun lepas ke permukaan. Gugatan dikabarkan bukan terkait soal kuantitas perhitungan suara. Namun terkait kualitas pelaksanaan pilkada.

What, soal kualitas? Ini terasa menarik. Bicara kualitas pilkada, tentu bukan sekadar kewajiban penyelenggara. Semua pihak terkait juga wajib melaksanakannya; termasuk peserta dan segenap pendukung. Tiada mungkin perhelatan pesta demokrasi yang sudah berjalan aman dan damai, jika masih ada pasang calon (paslon) melakukan hal – hal tidak berkualitas. Artinya, strategi dan giat meraih simpati publik yang dilakukan semua paslon cukup berkualitas?

Wow! Tidak dilarang bila menggugat hasil pilkada. Itu dianggap bagian dari demokrasi. Bila itu benar, marilah kita ‘cermati’ potensi dampaknya yaitu terbiasnya makna demokrasi; bukan lagi terbatas dari rakyat untuk rakyat. Namun berpotensi menggeser posisi rakyat; dari subjek demokrasi jadi pelengkap kepentingan penguasa.

Makna demokrasi akan semakin menjauhkan posisi rakyat; jika hasil proses demokrasi tidak diyakini sebagai pijakan legalitas pemimpin rakyat terpilih atau coba direka ulang demi ‘kebutuhan kekuasaan’. Lebih-lebih bila gugatan terhadap hasil atau kualitas pilkada itu dijadikan motivasi mencari keadilan. Pertanyaannya keadilan untuk siapa?

Terlepas dari semua itu, demokrasi masih memiliki arti penting bagi rakyat; karena menyangkut terpenuhinya hak sebagai warga negara; mengaktualisasikan diri di ruang publik. Contohnya, kebebasan berinteraksi antar komunitas; meski harus mentaati norma atau sistem sosial yang senantiasa bergerak dinamis; bersama keragaman status sosial publik, etnis, gender dan perbedaan usia.

Di ruang publik setiap individu juga berhak menikmati aktivitas hidup dan berbicara tanpa tekanan dari individu lain. Siapa pun bisa berpartisipasi dalam memberikan makna baik, menolak, mendukung, maupun mengkritik. Termasuk terlibat proses komunikasi dialogis atau dialektika gagasan di dalamnya.

Bila ingin memainkan demokrasi di ranah pilkada, coba buka kembali melihat catatan yang mungkin terlupakan. Pesta Demokrasi pemilihan kepala daerah merupakan aktualisasi kebebasan rakyat memilih calon pemimpin di ruang publik. Tidak lebih dari itu. Dan rakyat telah laksanakan kewajibannya; selanjutnya bagaimana dengan para calon? Yang pasti, rakyat sudah memilih sesuai nuraninya; untuk Sidoarjo Lebih Baik dan Berkelas, Wajib ‘Bermula’ dengan Menjemput Perubahan, bukan ‘jalan pintas’. (Penulis Buku Sidoarjo )

Komentar

Jangan Lewatkan