Sabtu, 15 Mei 2021
29 C
Sidoarjo
Sabtu, 15 Mei 2021

Lelang Jauh Dari HPS, Komisi III DPRD Bondowoso akan Panggil Semua Pihak Terkait

- Advertisement -
- Advertisement -

Bondowoso – Dalam proses pelelangan proyek yang dikerjakan oleh rekanan CV Ragnarock jauh dari kewajaran, sebab rekanan menawar harga proyek dibawah 80 persen dari harga perkiraan sendiri pada (HPS) Dinas PUPR, yakni dengan prosentase 51, 82 persen dari lelang.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, Sutriyono, memutuskan akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum serta Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso serta beberapa pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

Rencana pemanggilan itu berkaitan dengan hasil inspeksi mendadak (sidak) ke tempat pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh CV Ragnarock soal rehabilitasi pembangunan Bangsal Kayu Sapi 1 serta Pembang Pembang Grondsill Dam Bluncong di Desa Leprak, Kecamatan Klabang, yang bersumber dari APBD Bondowoso 2020.

Lebih lanjut, Sutriono mengatakan, pemanggilan tersebut dalam evaluasi terhadap perencanaan, proses pelelangan, serta pelaksanaan terhadap proyek yang sudah dikerjakan mencapai 50 persen.

“Kami akan melakukan pemanggilan terhadap kuasa pengguna anggaran, yang dalam hal ini ialah PUPR. Kami juga akan memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Petugas monitoring, Konsultan Perencana, serta kontraktor pelaksana untuk dimintai keterangan,” kata Sutriono, Rabu malam (4/11/2020). Seperti diberitakan Beritabangsa.com dikutip oleh PortalSidoarjo.com dari Siberindo.co.

Sutriyono menjelaskan, dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang serta Jasa pemerintah (LKPP) nomor 9 tahun 2018 maupun Permen PUPR nomor 31 tahun 2015, ketika ada proyek atau pekerjaan yang ditawar di bawah 80 persen itu masuk dalam kategori tidak wajar.

Selain itu, Sutri mengungkapkan, bahwa CV Ragnarock merupakan CV yang baru di dirikan pada tahun 2019, maka secara otomaris CV itu belum berpengalaman.

“Ketika proses lelang itu tidak wajar, maka dibutuhkan tahapan-tahapan untuk dilakukan evaluasi kewajaran harga. Apabila aturan harga ini lebih kecil dari nilai penawaran, konsekuensinya bisa gagal lelang serta gagal harga, sehingga tidak dilanjutkan serta dilakuka retender,” katanya.

Dia berharap pada PUPR sebagai pelaksana teknis, maupun pengadan barang serta jasa secara elektronik, tentunya harus mampu memahami, bahwa program yang bisa dikerjakan saat ini merupakan kepercayaan pemerintah pusat.

Menurutnya, PUPR harus berfikir bagaimana membangun Bondowoso lebih baik kedepanya, dengan cara harus berfikir setiap program pembangunan inflastruktur tersebut akan menjadi aset daerah, serta tentunya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, maka perlu direncanakan serta diawasi pelaksanaanya dengan baik.

“Sidak itu kami lakukan sebagai upaya tindak lanjut dari ramenya proyek tersebut yang diduga terdapat persoalan,” tutupnya. (Muslim)

Sumber »

- Advertisement -
Terkini
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -