Sabtu, 15 Mei 2021
32 C
Sidoarjo
Sabtu, 15 Mei 2021

Pimpinan Organisasi Buruh Sampaikan Pernyataan Sikap Menolak UU Cipta Kerja ke MK

- Advertisement -
- Advertisement -

Andi Gani Nena Wea Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) serta Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada Senin (2/11/2020) siang, mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

Kedatangan dua pimpinan organisasi besar buruh Indonesia tersebut, bertujuan menyampaikan pernyataan sikap menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Mereka diterima Guntur Hamzan Sekretaris Jenderal MK, didampingi Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo Kabareskrim Polri, Irjen Pol Nana Sudjana Kapolda Metro Jaya, serta Mayjen TNI Dudung Abdurachman Pangdam Jaya.

Pimpinan Organisasi Buruh Sampaikan Pernyataan Sikap Menolak UU Cipta Kerja
Andi Gani Nena Wea Presiden KSPSI (kemeja biru) Guntur Hamzan Sekjen MK (tengah) memegang surat pernyataan penolakan UU Cipta Kerja, serta Said Iqbal Presiden KSPI, Senin (2/11/2020), di Gedung MK, Jakarta Pusat. Foto: Farid PortalSidoarjo.com

Pada kesempatan itu, Andi Gani Nena Wea mengatakan pihaknya akan menunggu sampai Joko Widodo Presiden menandatangani draf UU Cipta Kerja, serta memberikan nomor pada UU tersebut.

Kalau UU Cipta Kerja sudah resmi diteken Presiden serta ada nomornya, KSPSI serta KSPI akan segera mengajukan gugatan judicial review.

“Kami menunggu momentum UU resmi. Ketika sudah didaftarkan, kami akan segera melayangkan gugatan. Kalau kami memasukkan gugatan sekarang, tentu akan ditolak MK, karena UU-nya belum memiliki nomor. Yang jelas, kami semaksimal mungkin menjadi pendaftar pertama judicial review UU Cipta Kerja,” ucap Andi Gani.

Langkah konstitusional itu ditempuh KSPSI serta KSPI, karena organisasi buruh itu yakin MK akan memutuskan berdasarkan kebenaran, dengan mempertimbangkan masa depan buruh Indonesia.

“Kami mengambil langkah konstitusional karena kami percaya MK, akan memutus seadil-adilnya soal gugatan UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Guntur Hamzan Sekjen MK mengapresiasi langkah KSPSI serta KSPI yang menempuh jalur konstitusional sebagai wujud penenolakan pada UU Cipta Kerja.

Seperti diketahui, kelompok penolak UU Cipta Kerja dari kalangan buruh, mahasiswa, pelajar, serta kelompok lainnya, bermunculan di berbagai daerah.

Pemerintah selaku pengusul menilai, UU Cipta Kerja dirancang untuk menjawab kebutuhan pekerja, pelaku usaha kecil, serta juga industri.

Tapi, berbagai kalangan terutama buruh menolak, karena regulasi itu dianggap terlalu mementingkan kebutuhan investor, pengusaha, serta dunia bisnis.(rid/iss/ipg)

Sumber »

- Advertisement -
Terkini
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -