Kamis, 13 Mei 2021
26 C
Sidoarjo
Kamis, 13 Mei 2021

IPW Minta Mantan Pejabat Negara Tidak Intervensi Perkara Pemukulan 2 Prajurit TNI

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA Diduga ada indikasi mengintervensi kasus pemukulan terhadap 2 prajurit TNI di Polres Bukittinggi serta Polda Sumbar, Indonesia Police Watch (IPW), meminta mantan pejabat petinggi serta pensiunan bisa menghormati proses hukum yang berlaku.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane, kembali menyampaikan siaran pers ke media guna mendorong aparat Polres Bukittinggi maupun Polda Sumbar tegas dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan sejumlah Pengandara Motor Gede (moge) terhadap dua anggota TNI di daerah itu.

“Kami (IPW) berharap, jajaran Polres Bukittinggi serta Polda Sumbar juga jangan mau diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh para pensiunan yang sok kuasa. Jajaran kepolisian di Sumbar harus promoter dalam menangani kasus penganiayaan terhadap dua anggota TNI itu. Para tersangka harus tetap ditahan serta jangan sampai penahanannya ditangguhkan hingga BAP nya dilimpahkan ke kejaksaan,” ungkap Neta S Pane, sesuai siaran pers yang diterima, Senin (2/11/1020).

Lanjutnya, penangguhan penahanan terhadap pengendara moge yang menganiaya kedua anggota TNI itu hanya akan menimbulkan ekses negatif bagi Polres Bukittinggi serta bukan mustahil penangguhan itu akan memunculkan kemarahan kawan kawan korban.

“Biarkan proses hukum berjalan. Kedua korban jangan mau menerima tawaran damai dari para pelaku penganiayaan. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi para pelaku maupun para pengendara moge lainnya agar tidak arogan, tidak ugal ugalan, serta tidak ringan tangan main keroyok di jalanan. Kasus ini perlu dituntaskan hingga di pengadilan agar terang benderang,” ulasnya.

Jika kasus ini damai di tengah jalan, bukan mustahil orang orang di jalanan akan dengan gampang menganiaya serta memukuli anggota TNI atau Polri di jalanan. Toh bisa berdamai. Akibatnya, anggota TNI serta Polri sebagai aparatur negara tidak lagi memiliki wibawa di mata masyarakat.

Fakta lain, anggota TNI Polri yang terlibat melakukan aksi kekerasan terhadap anggota masyarakat ditindak tegas serta diproses hingga ke sidang propam, seperti kasus di Ciracas, Jakarta Maka sangatlah wajar, jika masyarakat sipil yang menganiaya serta mengeroyok anggota TNI Polri juga ditindak tegas serta kasusnya bisa dituntaskan di pengadilan.

“Apalagi dalam kasus moge ini, para pelaku bisa dikenakan pasal berlapis, yakni melakukan penganiayaan serta melawan anggota TNI sebagai aparatur negara,” saran IPW.

IPW juga berharap para pimpinan TNI Polri tidak melihat kasus penganiayaan kedua anggota TNI ini sebagai kasus sepele, seperti yang dikatakan Letjen (Purn) Djamari Chaniago. Sebab kasus ini ialah kasus yang sangat serius karena menyangkut wibawa serta kredibilitas TNI sebagai aparatur negara. Jika kasus ini dianggap sepele, maka ke depan hanya gara gara kasus sepele, orang orang akan dengan gampang mengeroyok serta memukuli anggota TNI di jalanan. (*/jtm1)

Sumber »

- Advertisement -
Terkini
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -