Jumat, 14 Mei 2021
31 C
Sidoarjo
Jumat, 14 Mei 2021

Kemristek: Peneliti Asing Tanpa Izin Dikenai Denda Hingga Rp4 Miliar

- Advertisement -
- Advertisement -

Kementerian Riset serta Teknologi (Kemristek) mengatakan peneliti asing yang melakukan kegiatan penelitian di Indonesia tanpa izin akan dikenai sanksi administratif serta bisa pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Hal itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan serta Teknologi (Sisnas Iptek).

“Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian serta penerapan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan serta teknologi asing serta/atau orang asing wajib memperoleh izin dari pemerintah pusat,” kata Muhammad Dimyati Pelaksana Deputi Bidang Penguatan Riset serta Pengembangan Kemristek, dalam acara virtual Sosialisasi Perizinan Penelitian Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Dimyati menuturkan dalam pasal 92 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam orang asing yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia.

Hal itu berlaku bagi setiap orang asing yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi tanpa izin di Indonesia.

“Di situ dijelaskan secara tegas bahwa siapapun, kalau kita konteksnya bicara peneliti asing, peneliti asing yang datang ke kita wajib memperoleh izin serta ini ada kaitannya dengan sanksi serta siapa yang berikan izin ialah pemerintah pusat,” tutur Dimyati.

Sementara dalam Pasal 93 UU Sisnas Iptek, disebutkan bahwa jika orang asing tersebut kembali melakukan pelanggaran dengan melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia tanpa izin, maka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain pidana pokok berupa denda hingga Rp4 miliar, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa larangan untuk memperoleh izin penelitian di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama lima tahun.

Selain memberikan dorongan serta proteksi, undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan sampai dengan sanksi pada siapapun yang melanggar atau tidak mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.(ant/iss/ipg)

Sumber »

- Advertisement -
Terkini
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -