/*
*/
Kamis, 25 Februari 2021
28 C
Sidoarjo
Kamis, 25 Februari 2021
Jatim Pansus DPRD DKI Jakarta Belajar Penanganan Banjir di Surabaya, Ini Saran Wali...

Pansus DPRD DKI Jakarta Belajar Penanganan Banjir di Surabaya, Ini Saran Wali Kota Risma

SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta belajar pada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini soal cara menangani banjir yang dilakukan Pemkot Surabaya selama ini. Kamis (22/10/2020)

Tidak hanya itu, para wakil rakyat di Jakarta ini juga ingin mengetahui soal cara serta inovasi Wali Kota Risma, yang nantinya akan dirangkum serta akan dijadikan rekomendasi sebagai masukan pada Gubernur Anies Baswedan serta jajarannya di Pemprov DKI Jakarta.

Wa Ode Herlina, anggota Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, sempat menyampaikan keluhannya terkait ruwetnya menangani banjir di DKI Jakarta. Oleh karena itu, pihaknya meminta Wali Kota Risma agar memberikan saran agar DKI Jakarta bisa mengatasi banjir yang seakan tidak bisa ditangani oleh Anies Baswedan serta jajarannya.

“Kami Pansus Banjir punya kesungguhan untuk menyelesaikan banjir di Jakarta, Ibu saran apa sih yang bisa dilakukan di Jakarta? Mungkin ada saran apa agar ada kerja nyata dari kami dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta?” tanya Wa Ode Herlina pada Wali Kota Risma di forum pertemuan itu.

Baca juga :  Dua Hari Selesai Kunjungi Lokasi Longsor, Wabup Nganjuk Positif COVID-19

Karena ada pertanyaan serta dimintai saran, akhirnya Wali Kota Risma pun menjawabnya serta memberikan beberapa saran yang harus dilakukan di DKI Jakarta. “Kalau saran ini, karena saya diminta lho ya, nanti saya salah lagi,” katanya.

Ia pun akhirnya memberikan saran yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Ia mengaku sempat mendengar bahwa bidang pedestrian itu berada di bawah Dinas Pertamanan, sedangkan bidang saluran berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Yang saya dengar itu, katanya Pedestrian itu di bawah Dinas Pertamanan, sementara salurannya ada di PU. Ini tidak bisa manajemen seperti itu, karena kalau dua, satunya pengen bangun apa gitu, koordinasinya harus kuat. Kalau tidak kuat, dia akan saling merugikan satu sama lainnya, makanya kemudian dibangun aja, sementara salurannya tidak diperbaiki,” katanya.

Baca juga :  Duduk Bersama, Komisi 2 DPRD Sampang Pertemukan Pedagang Pasar Margalela dengan Diskopindag

Selain itu, kapasitas salurannya juga harus dihitung. Jadi, kapasitas saluran air itu dapat menampung berapa meter kubik, itu harus dihitung dengan matang, agar air dapat ditampung.

“Di samping itu, dulu Bu Erna (Kepala Dinas PU serta Pematusan) bilang bahwa itu banjir kiriman, terus saya tanya, emang itu kiriman dari Bupati Sidoarjo? Kiriman dari Bupati Mojokerto? Atau kita harus menyalahkan Tuhan? Memang letak kita ini diujung. Makanya harus bergerak, tidak beralasan aja. Sulit iya, makanya kita kerjakan. Ini sudah karunia Tuhan, ini sudah takdir sehingga harus kita kerjakan serta atasi,” tegasnya.

Bahkan, Presiden UCLG ASPAC ini juga menjelaskan bahwa DKI Jakarta sudah harus berpikir bagaimana mengurangi debit air sebelum masuk kota. Sebab, itu harus dihitung serta harus dikerjakan agar air itu tidak masuk semuanya ke dalam kota.

Baca juga :  Anggota DPRD Lamongan Mendorong Percepatan Pembangunan Akses Masuk Ke Situs Patakan

Ia juga mengaku sempat melihat peta saluran DKI ketika dirinya diminta berbicara di salah satu forum, akhirnya saat itu dia tahu bahwa sebelum masuk kota, ada dua saluran terpisah, serta itu harus dimanfaatkan untuk memecah air agar tidak semuanya masuk ke dalam kota.

“Pasti bisalah mengatasi banjir di sana, karena anggarannya juga besar dibanding Surabaya,” pungkasnya. (q cox, Rf)

Sumber »

Komentar

Konten Terbaru