Jumat, 16 April 2021
31 C
Sidoarjo
Jumat, 16 April 2021
OpiniPAJAK TIDAK SESUAI HARAPAN!!!

PAJAK TIDAK SESUAI HARAPAN!!!

Penulis : Silvi Nurul Arifin, dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Prodi Ilmu Administrasi Negara.

Pajak adalah pendapatan negara yang bertujuan untuk pembangunan dan meningkatkan perekomian di Indonesia. Pada tahun 2017 banyak perubahan untuk memperbaiki perpajakan. Presiden Joko Widodo berharap setiap tahun pendapatan negara dari pajak bisa meningkat yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia, serta bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat menengah ke bawah.

Pada ero globalisasi saat ini masyarakat sangat memanfaatkan teknologi informasi. Semakin meningkat pengguna internet dan media sosial gadget sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Media online sangat mempengaruhi dunia bisnis di Indonesia, kemajuan teknologi di manfatkan untuk berbisnis online misalnya jual beli barang atau jasa. Banyak bisnis online yang berkeuntungan besar. Dari sinilah pemerintah juga memanfaatkan bisnis online untuk menambah pendapatan neraga dengan dibuatnya kebijakan pajak untuk bisnis online.

Dari sinilah pemerintah membuat kebijakan untuk memberi pajak kepada bisnis online. Pajak itu diantaranya ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pemerintah mengatur tentang batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu kena pajak jika penghasilan mencapai Rp. 4,8 miliar pertahun, maka wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap transaksinya. Tetapi hingga saat ini masih belum pasti mana yang termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) entah itu transaksi pribadi atau pengusaha e-commerce baik badan usaha. Selain itu pengusaha e-commerce juga wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh).

Tetapi implementasinya tidak semulus yang diharapkan oleh pemerintah. Saat ini masih banyak bisnis online yang tidak patuh membayar pajak ataupun tidak membayar pajak. Faktor penyebabnya bermacam-macam yaitu kurangnya kesadaran untuk membayar pajak dan tidak mengerti pajak khususnya tentang Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Komentar

Konten Terbaru